Info Honorer, Info PPPK, Info GTT PTT.

Senin, 23 April 2018

Kuota 100 Ribu Guru CPNS Bukan Hanya untuk Honorer

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah mengusulkan agar pada rekrutmen CPNS 2018 disediakan 100 ribu kuota untuk guru.

Kemendikbud berharap usulan tersebut diakomodir Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Pasalnya, kesenjangan jumlah guru PNS dan non PNS makin melebar.

"Kebutuhan guru PNS makin besar karena tiap tahun sekitar 60 ribuan guru yang pensiun," ujar Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Hamid Muhammad usai penandatanganan MoU dengan bank penyalur tunjangan profesi guru non-PNS di Jakarta, Senin (23/4).

Saat ini, Kemendikbud tengah menunggu formasi resmi dari KemenPAN-RB. Namun; dari hasil pendataan ada tiga provinsi yang paling membutuhkan guru yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

"Kalau usulan 100 ribu itu bisa disetujui akan dialokasikan ke Jabar, Jateng, dan Jatim," ujar Hamid.

Sedangkan di luar 3 provinsi itu, lanjutnya, jumlahnya sedikit. Sebab, penyebaran guru PNS terbesar di tiga daerah sehingga ketika banyak yang pensiun berdampak besar pada proses belajar mengajar.

Dia menambahkan, kebutuhan 100 ribu guru ini terbuka untuk umum. Guru honorer yang usianya di bawah 35 tahun juga bisa ikut dalam rekrutmen CPNS nanti.

"100 ribu ini tidak spesifik untuk guru honorer tapi kalangan umum;" tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Minggu, 22 April 2018

Menpan RB Imbau Honorer K2 Persiapkan Diri Ikuti Tes CPNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Undang-undang kepegawaian saat ini menyebutkan aparatur sipil negara (ASN) terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Apabila tidak bisa masuk menjadi PNS, bisa diakomodasi menjadi P3K.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur mengatakan, honorer K2 pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) harus dites.

"Untuk diakomodir, mereka (K2) harus dites, karena itu mereka harus mempersiapkan diri," ujar Asman usai peresmian Mal Pelayanan Publik di Kota Tomohon, Sulawesi Utara, Sabtu, 21 April 2018.

Dia menuturkan, pola perekrutan PNS dimulai dari setiap daerah mengajukan ke Kementerian Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), kemudian kuotanya diputuskan secara nasional termasuk tesnya.

"Sulut sudah mengajukannya ke Kemenpan-RB," tuturnya.

Dalam kunjungan kerja ke Kota Tomohon, Asman didampingi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly.

Berita ini bersumber dari Inews.
Share:

Selasa, 17 April 2018

Bupati Purbalingga Siap Bantu Honorer Swasta

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemkab Purbalingga merespons tuntutan Persatuan Guru Inpassing Nasional (PGIN) dan Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Kabupaten Purbalingga yang sebelumnya mengadu ke DPRD Purbalingga. Bupati bersama DPRD akan duduk bersama membahas persoalan ini sebelum membawa ke pemerintah pusat.

Bupati Purbalingga, Tasdi SH MM mengatakan, apa yang menjadi aspirasi para guru swasta, terutama pada pasal 131 huruf a UU Nomor 5 Tahun 2014, akan dibahas bersama Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga. Sehingga nantinya bisa menentukan langkah selanjutnya demi mengawal kepentingan PGSI Kabupaten Purbalingga sampai ke tingkat pusat.

“Nanti kita koordinasikan bersama DPRD akan memfasilitasi perwakilan dari PGIN/PGSI Purbalingga untuk bertemu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau komisi yang membidangi kepegawaian,” kata Tasdi, Senin (16/4).

Tasdi mengatakan, pihaknya akan ikut mengawal perjuangan PGIN/PGSI Purbalingga. Terutama terkait revisi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Karena, kata Tasdi, guru honorer di sekolah swasta juga berkontribusi mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Saya mengapresiasi aspirasi yang panjenengan sampaikan melalui cara yang santun, bermartabat dan semoga bernilai ibadah, dan sekaligus dalam kesempatan ini saya sampaikan terima kasih atas,” ujar Tasdi.

Sementara itu, Ketua PGIN Moh Tri Widodo, SPdi menyampaikan bahwa aspirasi mereka terkait rekomendasi revisi UU ASN pada pasal 131 terutama poin 1 dan 3 demi memperjuangkan nasib guru swasta untuk diangkat menjadi PNS.

“Karena pada Undang-undang yang berlaku saat ini, hanya guru honorer yang bekerja pada instansi pemerintah saja yang bisa diangkat PNS,maka kami perjuangkan pada poin 1 untuk menambahkan juga guru yang secara terus menerus bekerja di lembaga pendidikan formal yang diselenggarakan masyarakat, dan pada point 3 kami tekankan pada tanpa batasan usia,” kata Tri Widodo.

Sebelumnya, guru non-PNS yang bekerja di sekolah swasta, baik di bawah naungan Dinas Pendidikan (Dindik) maupun Kementrian Agaman (Kemenag), Kabupaten Purbalingga meminta dukungan DPRD Purbalingga untuk memperjuangkan nasibnya. Pasalnya, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak tidak bisa dilakukan diangkat menjadi PNS.

PGIN Kabupaten Purbalingga Moh Tri Widodo SPd mengatakan, mereka sedang memperjuangkan melalui pemerintah pusat dan DPR RI untuk melakukan revisi Undang-undang ASN. Mereka menuntut keadilan, agar tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak di sekolah swasta, bisa diangkat menjadi PNS.

“Maksud kami di sini, meminta kepada DPRD untuk ikut menandatangani rekomendasi revisi UU ASN yang sedang kami perjuangan. Rekomendasi dari DPRD Kabupaten Purbalingga akan kami serahkan untuk memperkuat tuntutan kami,” kata dia saat mendatangi kantor DPRD Purbalingga, Jumat pekan lalu.

Berita ini bersumber dari Satelit Post.
Share:

Selasa, 10 April 2018

Usulan Mendikbud untuk mengangkat 100 ribu guru honorer menjadi CPNS, dinilai bisa membuat beban keuangan negara bertambah.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa usulan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy untuk mengangkat 100 ribu guru honorer menjadi CPNS, dinilai bisa membuat beban keuangan negara bertambah.

Itu sebabnya, harus dihitung betul apakah yang 100 ribu itu masuk kuota sekarang atau di luar itu.

"Kalau pemerintah mengangkat 100 ribu guru, siapa yang akan menggaji mereka. Apakah pemerintah pusat atau daerah," kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana kepada JPNN, Senin (9/4).

Bila daerah yang menggaji, lanjutnya, akan dilihat pemda mana saja bisa memenuhinya. Mengingat banyak daerah yang belanja pegawainya di atas 50 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"Jadi harus diidentifikasi dulu. Usulan 100 ribu ini mungkin kuotanya akan diberikan tapi distribusinya ini yang harus dihitung betul. Kemungkinan enggak akan sejumlah itu juga yang diberikan," tandasnya.

Tiap tahunnya, jumlah guru PNS yang pensiun sebanyak 60 ribu. Sementara kekurangan guru sekira 739 ribu orang.

Diberitakan sebelumnya, Muhadjir Effendy mengingkan, dalam rekrutmen CPNS tahun ini, agar ada alokasi 100.000 CPNS untuk guru.

Saat ini ada sekitar 736 ribu guru honorer. Jika Kemenpan-RB menyetujui ada 100.000 guru honorer diangkat jadi CPNS, maka diperlukan waktu tujuh tahun agar semua guru honorer bisa diangkat jadi CPNS.

Muhadjir khawatir jika Kemenpan-RB tidak menyetujui membuka lowongan 100 ribu CPNS dari guru honorer tahun ini, maka permasalah guru honorer akan semakin berlarut.

Berita ini bersumber dari JPNN.













Share:

Tuntutan Honorer Disandingkan dengan Kemampuan Anggaran

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemkot Cirebon, Jabar, merespons tuntutan tenaga honorer yang menginginkan mendapatkan honor setara dengan besaran Upah Minimum Kota (UMK).

Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Drs H Asep Deddi MSi mengatakan pihaknya sudah meminta Dinas Pendidikan agar membuat kajian mengenai tunjangan. Hasil kajian itu yang nantinya akan diusulkan dalam APBD Kota Cirebon.

“Tentu tidak bisa dipenuhi semua, kita bertahap. Minimal bisa membuat kajian tunjangan honorer ini naik menjadi Rp 1 juta. Nah ini kan perlu kajiannya,” ungkapnya kepada Radar Cirebon (Jawa Pos Group).

Dikatakan dia, saat ini memang banyak honorer yang mendapatkan upah yang tidak layak, terutama yang belum mendapatkan sertifikasi. Tentu saja, pemkot miris dengan hal ini. Sebab guru menjadi salah satu instumen pemerintah dalam mencerdaskan generasi bangsa.

Apalagi saat ini, jumlah guru yang berstatus PNS akan semakin berkurang dengan banyak tenaga pendidik yang masuk pensiun. Sehingga peranan guru honorer ini sangat dirasakan manfaatnya.

Untuk mengalokasikan tunjangan honorer tersebut, sesuai dengan UMK, Pemkot Cirebon harus menyediakan anggaran sekitar Rp 22 milyar.

“Ini yang akan kita kaji, selama ini kan honor mereka dari anggaran BOS, kita upayakan bantu dari APBD, saya sudah meminta Disdik buat kajian dulu,” terangnya. Dia menyebut, saat ini jumlah guru honorer di sekolah negeri mencapai 1.088 orang. 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Facebook Page

Pesan Sponsor

Statistik Blog