Info Honorer, Info PPPK, Info GTT PTT.

Sabtu, 23 Juni 2018

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengimbau seluruh honorer di Indonesia agar lebih selektif menerima informasi mengenai hal-hal yang terkait pengangkatan CPNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa honorer di sejumlah wilayah di Indonesia dibuat resah. Pasalnya, saat ini beredar Petunjuk Teknis (Juknis) mengenai Persyaratan Pemberkasan Usulan CPNS dari Tenaga Honorer tahun 2018-2019 yang disebutkan dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Najat salah satu tenaga honorer di Kabupaten Wonosobo mengkonfirmasi kepada Humas BKN mengenai kebenaran Juknis tersebut.

“Ada Juknis mengenai pemberkasan usulan CPNS tenaga honorer yang dikeluarkan BKN. Juknis itu telah beredar di Group WhatsApp Honorer di daerah. Rekan-rekan honorer semua resah akan Juknis tersebut. Kami butuh kejelasan Juknis itu betul dikeluarkan oleh BKN atau tidak,” Najat bercerita.

Sementara itu, Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian (PMK) BKN Haryomo Dwi Putranto saat diwawancari Tim Humas BKN menjelaskan bahwa Juknis Persyaratan Pemberkasan Usulan CPNS dari tenaga honorer tersebut palsu. “BKN tidak pernah mengeluarkan Juknis itu,” jelas Haryomo.

Pada kesempatan lain, Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengimbau seluruh honorer di Indonesia agar lebih selektif menerima informasi mengenai hal-hal yang terkait pengangkatan CPNS, termasuk seperti Juknis yang sedang beredar. Ia menegaskan agar membiasakan konfirmasi kepada instansi terkait untuk mengecek kebenaran sebuah informasi.

“Untuk produk BKN, kami pasti mensosialisasikan secara resmi melalui laman www.bkn.go.id dan media sosial resmi BKN, silakan pantau laman-laman tersebut untuk mengecek apakah sebuah produk yang terkait kepegawaian diterbitkan oleh BKN atau tidak,” tambah Ridwan. 

Berita ini bersumber dari SETKAB RI.
Share:

Kamis, 21 Juni 2018

Belum Semua Honorer Bojonegoro Memiliki SK Tugas

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa jumlah guru honorer yang memiliki surat penugasan bupati terbatas. masih banyak guru honorer yang belum memiliki surat penugasan. Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro Hanafi menjelaskan, jumlah honorer yang memiliki surat penugasan mencapai 2.800 orang. Sedangkan pegawai tidak tetap (PTT) mencapai 830 orang. Sisanya belum mendapatkan surat penugasan.

Mereka yang tidak mendapatkan surat penugasan karena memang belum layak. “Karena masa kerja dan belum sarjana. Kita memang membatasi yang sarjana yang memperoleh surat penugasan,” jelas dia.

Hanafi menjelaskan, selain itu para honorer yang belum menerima surat penugasan itu juga karena belum memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK). Sehingga, mereka belum bisa menerima surat penugasan itu. Namun, lanjut dia, setiap jumlah guru yang memiliki SK penugasan akan ditambah. Sebab, setiap tahun ada yang mengurus NUPTK. “Selain itu masa kerja untuk kepengurusan NUPTK nantinya juga akan berpengaruh,” jelasnya.

Hanafi menjelaskan, surat penugasan itu tidak berkaitan dengan tunjangan atau sejenisnya. Namun, hanya bisa digunakan sebagai dasar sekolah untuk memberikan honor dari BOS. “Itu tidak berkaitan dengan tunjangan. Sebab, tunjangan sudah ada jauh sebelum ada surat penugasan,” jelasnya.

Terbaru, honorer yang memiliki surat penugasan itu akan didaftarkan BPJS.  Nantinya yang akan didaftarkan BPJS adalah honorer yang ada dibawah naungan Disdik Bojonegoro. Mulai TK, SD, dan SMP. Baik yang K2 maupun non K2.

Untuk merealisasikan rencana tersebut, Pemkab membutuhkan anggaran sebesar Rp 2,5 miliar. Itu dibutuhkan selama satu tahun anggaran. Menurut Hanafi, besaran tersebut tidaklah banyak. Jauh lebih besar anggaran yang disediakan untuk tunjangan kinerja yang mencapai Rp 50 miliar. “Saya kira bisa. Tapi mungkin itu baru terealisasi tahun depan,” jelasnya.

Hanafi menjelaskan, jumlah honorer di Bojonegoro mencapai 3.600 orang. Namun, tidak semuanya bisa didaftarkan BPJS. Mereka yang akan didaftarkan adalah yang memiliki surat penugasan dari bupati. “Jadi, yang punya surat penugasan itu saya yang akan didaftarkan,” jelas Hanafi.

Berita ini bersumber dari Radar Bojonegoro.
Share:

Senin, 04 Juni 2018

Rapat Kerja Gabungan lanjutan dengan agenda Tahapan Penyelesaian Tenaga Honorer K2 akan kembali dilakukan pada hari Senin, 23 Juli 2018

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Rapat Kerja Gabungan yang digelar antara Komisi I, Komisi II, Komisi IV, Komisi VIII, Komisi IX, Komisi X, dan Komisi XI DPR RI dengan pemerintah yang diwakili Mendikbud, dan perwakilan Menpan-RB, Mendagri, Menkeu, Menkes, Menag, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Menlu, diperoleh kesimpulan bahwa DPR meminta pemerintah menyelesaikan persoalan status Tenaga Honorer K2.

“Pemerintah akan menyelesaikan status Tenaga Honorer K2 yang belum lulus tes, yakni sebanyak 438.590 orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucap Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto saat memimpin Rapat Kerja Gabungan tersebut di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/6/2018).

Politisi PDI Perjuangan itu juga mengatakan, DPR dan pemerintah sepakat akan melakukan Rapat Kerja Gabungan lanjutan dengan turut mengundang tiga menteri terkait lainnya.

“Rapat Kerja Gabungan lanjutan akan kembali dilakukan pada hari Senin, 23 Juli 2018, dengan agenda Tahapan Penyelesaian Tenaga Honorer K2 dan akan mengundang juga Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” imbuh Utut.

Sementara itu, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan-RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan bahwa pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi PNS harus melalui mekanisme tes CPNS. Hal itu dimaksudkan agar dapat menyaring tenaga-tenaga handal dan yang ada di bidang tersebut.

Dikatakannya, perintah tersebut tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2012. Dalam aturan itu ditekankan agar tenaga honorer yang ada harus diseleksi melalui berbagai macam rangkaian tes. Ada banyak Tenaga Honorer K2 yang tidak lulus seleksi, yakni sekitar 438.590 tenaga honorer yang tidak lolos seleksi CPNS pada tahun 2013 lalu.

Sementara itu terkait masalah gaji para Tenaga Honorer, menurutnya hal tersebut bukanlah kewenangan dari pemerintah. Ia mengatakan, karena tenaga honorer sudah sewajarnya menjadi tanggung jawab dari Kementerian atau Lembaga yang merekrutnya. “Yang merekrut lah yang harus bertanggung jawab untuk (masalah gaji) itu,” ucapnya.

Berita inbersumber dari DPR.
Share:

Jumat, 01 Juni 2018

Rapat Gabungan Komisi I, II, IV, VIII, IX, X, dan Komisi XI dengan Mendikbud RI, Menkeu RI, Men. PAN dan RB RI, Mendagri RI, Men PPN/Ka Bappenas, Menlu RI, Menkes RI, dan Menteri Agama RI Membahas Penyelesaian Tenaga Honorer K-2

Sahabat pembaca Info honorer, sudah tahukah anda bahwa berdasar laman resmi DPR yang beralamat di dpr.go.id, DPR mengagendakan acara Rapat Gabungan Komisi I, II, IV, VIII, IX, X, dan Komisi XI dengan Mendikbud RI, Menkeu RI, Men. PAN dan RB RI, Mendagri RI, Men PPN/Ka Bappenas, Menlu RI, Menkes RI, dan Menteri Agama RI pada hari Senin, 4 Juni 2018 pukul 10.00 WIB.

Demikian, semoga bermanfaat.
Share:

Kamis, 31 Mei 2018

Mendikbud Minta Dinas Pendidikan Naikkan Gaji Guru Honorer Sesuai UMP

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta dinas pendidikan di daerah untuk menaikkan gaji guru honorer sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP). Pasalnya, ia menilai selama ini gaji guru honorer sejumlah daerah masih dibawah UMR, bahkan dapat dikatakan tidak layak.

"Saya minta tolong kepada Pemda, saya minta agar guru honorer di gaji UMP," kata Muhadjir saat memberi sambutan di acara 'Sosialisasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah' di Hotel Ciputra, Jakarta, Rabu (30/05).

"Bisa sebagian dari BOS (Bantuan Operasional Sekolah), bisa sebagian dari APBD, UMR. Coba saya mohon betul-betul, kalau ini sudah terealisasi relatif beban pemerintah tidak terlalu berat," sambungnya.

Muhadjir menyebut pemerintah daerah menggaji guru honorer sesuai dengan UMP dapat melalui pemotongan anggaran pendidikan di APBD sebesar 20 persen.

"20 persen anggaran pendidikan dari APBD itu harus 20 persen. Bukan transfer pusat diakui anggaran daerah jadi 20 persen. Padahal dari daerah tidak keluar sama sekali, itu enggak bener," jelasnya.

Sementara itu, ia juga menegaskan pemerintah pusat telah menggelontorkan dana pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Besaran dana tersebut sesuai dengan undang-undang.

Berita ini bersumber dari Kumparan.

Share:

Facebook Page

Pesan Sponsor

Statistik Blog