Info Honorer, Info PPPK, Info GTT PTT.

Rabu, 20 September 2017

Besaran tunjangan guru honorer SMA dan SMK di Jawa Barat akan kembali disesuaikan pada tahun depan.

Sahabat pembaca blog info honorer yang berbahagia, sudah tahukah anda bahwa besaran tunjangan guru honorer SMA dan SMK di Jawa Barat akan kembali disesuaikan pada tahun depan. Rencana penyesuaian tersebut, diharapkan akan menjadi kabar gembira bagi para guru honorer yang menginginkan kenaikan tunjangan.

"Insya Allah tahun depan, akan ada penyesuaian tunjangan untuk guru honorer tingkat SMA dan SMK. Semoga jadi kabar baik bagi guru honorer yang beberapa tahun lalu kurang dapat perhatian " ujar Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, H Haris Yuliana kepada wartawan, Rabu (20/9).

Menurut Haris, tidak ada guru honorer yang dirugikan dengan tunjangan yang telah diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Haris pun memastikan dan menjamin tidak ada tunjangan guru honorer yang dikurangi atau dicoret.

"Yang ditambah ada. Tapi tidak ada tunjangan guru honorer yang dikurangi. Dengan demikian, tidak ada guru honorer yang dirugikan," ucapnya.

Haris menilai masalah alih pengelolaan SMA dan SMK yang kini menjadi tanggung jawab Pemprov Jawa Barat terbilang wajar. Pasalnya, Pemprov Jabar baru satu tahun mendapatkan amanah untuk mengelola SMA dan SMK.

"Wajar tahun pertama. Tapi tentunya, semua hal terus diperbaiki dan ditingkatkan untuk perbaikan dunia pendidikan khususnya tingkat SMA dan SMK. Apalagi sistem PPDB," katanya.

Meski masih ditemui masalah dalam pengelolaan SMA dan SMK, Haris mengatakan bukan alasan bagi Pemprov Jawa Barat mengembalikan tanggung jawab tersebut kepada pemerintah kota atau kabupaten.

"Tidak perlu seperti itu. Mengambil tanggung jawab, tentunya harus siap menghadapi segara risiko yang akan dihadapi," ujarnya.

Berita ini bersumber dari Tribun Jabar.
Share:

Senin, 18 September 2017

Rakor Kadisdik Bahas Gaji Guru Honorer SMA/SMK

Sahabat pembaca blog info honorer yang berbahagia, sudah tahukah anda bahwa masalah gaji guru honorer SMA/SMK yang sampai saat ini belum terselesaikan menjadi salah satu fokus pembahasan rapat koordinas (rakor) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan pemerintah provinsi.

Rakor yang dimulai hari ini, Senin (18/9) diikuti 34 kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) provinsi bersama pejabat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmes) Kemendikbud.

Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, ada empat poin yang menjadi inti pembahasan rakor.

Yaitu, masalah gaji guru honorer SMA/SMK, pelimpahan urusan kewenangan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi, sistem zonasi, dan Perpres 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

"Kami mendapat pengaduan banyak guru honorer SMA/SMK belum dibayar honornya sejak Januari. Sementara dari provinsi mengaku kesulitan dana karena tidak ada dalam mata anggaran," kata Hamid.

Sementara itu, Mendikbud Muhadjir Effendy meminta para kadisdik untuk membeber fakta soal guru honorer SMA/SMK.

Menurut dia, pemprov harus mencari solusi tepat untuk menyelesaikan masalah gaji guru honorer.

"Masalah pendidikan di daerah kadisdik yang paling tahu. Saya harapkan solusi untuk gaji guru honorer ini segera diperoleh," kata Muhadjir.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Kepala BKD Provinsi Sulawesi Selatan Ashari Fakhsarie Radjamilo mengungkapkan, mengenai pengangkatan honorer Kategori 2 (K2), pihak Pemerintah Provinsi Sulsel belum dapat memastikan.

Sahabat pembaca Blog Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Selatan Ashari Fakhsarie Radjamilo mengungkapkan, mengenai pengangkatan honorer Kategori 2 (K2), pihak Pemerintah Provinsi Sulsel belum dapat memastikan.

"Itu saya tidak berhak menjawab, karena belum ada petunjuk sampai saat ini. Tapi tentu saja keinginan kita agar pengangkatan dapat terwujud. Tapi tidak bisa dipastikan kapan," terang Ashari Fakhsarie, Senin (18/9/2017).

Kendati nasib honorer dianggap belum pasti, Ashari mengaku pemerintah provinsi masih membutuhkan sekurangnya 2.600 pegawai tidak termasuk guru.

"Kalau pegawai pensiun, dari data yang diperoleh terakhir 31 Agustus kemarin ada 623, dimana guru pensiun ada 300 lebih dan sisanya PNS umum. September mendatang pasti ada lagi," tambahnya.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulsel telah mengajukan usulan formasi kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ke pemerintah pusat dengan formasi kebutuhan pegawai yang diajukan sebanyak 2.600 orang.

Kendati demikian, jadwal perekrutan tersebut masih belum dapat dipastikan dan menunggu petunjuk lanjutan dari pemerintah pusat.

Berita ini bersumber dari KABAR News.
Share:

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menyebutkan tenaga honorer tetap harus mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Sahabat pembaca Blog Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menyebutkan tenaga honorer tetap harus mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

"Untuk tenaga honorer harus ikut tes terlebih dahulu, karena tidak ada lagi kebijakan menerima PNS tanpa melalui tes, kalau saya terima PNS tanpa tes saya akan melanggar undang-undang," katanya diwawancarai usai memberikan orasi ilmiah di Universitas Negeri Padang (UNP), Minggu.

Ia menambahkan saat ini pihaknya mencoba mengikuti aturan dalam penerimaan CPNS, yaitu Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negeri, dan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017.

"Berdasarkan undang-undang ASN, katanya, yang ada hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), tidak ada tenaga honor," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah dilarang untuk mengangkat tenaga honorer.

"Yang ada nanti hanya P3K, itupun juga harus mengikuti tes terlebih dahulu," lanjutnya.

Saat ditanyai tentang masa kerja yang sudah dilewati tenaga honorer hingga saat ini, ia enggan menanggapi secara rinci.

"Kita tidak bicara itu, kita bicara ke depan. Kita harapkan dengan adanya rekrutmen baru para honorer bisa ikut kompetisi di situ, harusnya pengalamannya (honorer) lebih banyak," jelasnya.

Sementara untuk pembukaan penerimaan CPNS 2017, ia menyebutkan dibuka di 61 kementerian dan lembaga dengan kuota mencapai 17.000 orang.

Pembukaan itu dilakukan untuk memperbaiki kesenjangan yang ada saat ini. Mengingat ada 100.000 pegawai yang pensiun dalam setahun.

"Setelah proses di kementerian dan lembaga saat ini selesai, kami akan mengkaji untuk pemerintah daerah," katanya.

Dalam CPNS 2017 pemerintah juga memberikan 10 persen formasi bagi lulusan dengan gelar cum laude (sangat terpuji).

Berita ini bersumber dari Antara Sumbar.
Share:

Sabtu, 16 September 2017

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang akan merumahkan 3.120 pegawai non-PNS atau tenaga honor dan kontrak pada Oktober mendatang menimbulkan keresahan.

Sahabat pembaca blog info honorer, sudah tahukah anda bahwa Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) yang akan merumahkan 3.120 pegawai non-PNS atau tenaga honor dan kontrak pada Oktober mendatang menimbulkan keresahan.

Sebagian honorer atau tenaga kontrak yang terancam akan diputuskan kontrak menyatakan mereka siap mengabdi tanpa dibayar honor selama tiga bulan, Oktober-Desember 2017. Terutama mereka yang bekerja sebagai bidan, perawat termasuk tenaga kebersihan dan sopir di Rumah Sakit Umum Daerah TeungkuPeukan (RSUD TP) dan Puskesmas.

Khusus untuk RSUD TP tercatat ada sekitar 395 tenaga honorer, terdiri atas perawat, bidan, dokter umum, cleaning service (tenaga kebersihan) serta sopir ambulans. “Kami siap mengabdi tanpa dibayar honor selama tiga bulan atau sampai Desember mendatang,” kata seorang tenaga perawat di RSUD-TP kepada Serambi, Jumat (15/9). Pernyataan yang sama juga datang dari tenaga medis honorer atau kontrak di Puskesmas Babahrot.

Di Puskesmas ini tercatat ada sekitar 19 tenaga honorer, sementara di Abdya terdapat 13 Puskesmas. Setiap Puskesmas terdapat belasan tenaga honorer. Meskipun siap bekerja tanpa dibayar honor selama tiga bulan, namun tenaga medis yang bekerja di RSUD TP dan Puskesmas di Abdya tetap berharap bisa mengabdi tanpa diputuskan kontrak.

Seperti diberitakan, Pemkab Abdya pada Oktober mendatang akan merumahkan 3.120 tenaga kontrak atau honorer yang bekerja di sejumlah instansi. Kondisi ini terjadi akibat Pemkab Abdya sewaktu dipimpin Jufri Hasanuddin hanya menyediakan anggaran honor selama sembilan bulan, yaitu Januari sampai September 2017.

Bupati Abdya Akmal Ibrahim kepada Serambi mengaku sedih karena tidak bisa mengusulkan honor atau gaji untuk tenaga honorer pada APBK Perubahan 2017. Sebab, anggaran untuk itu tidak tersedia lagi.

“Setelah dipotong utang sebesar Rp 27 miliar akibat kebijakan pemerintah sebelumnya, sisa anggaran pada APBK Perubahan hanya sekitar Rp 12 miliar,” kata Akmal. Ia menambahkan bahwa dalam waktu dekat Pemkab Abdya kembali akan menyeleksi ulang para tenaga kontrak/honorer yang akan dibutuhkan pada 2018.

Tergantung Pilihan Honorer

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Abdya Thamrin ketika dikonfirmasi Serambi, Jumat (15/9) menjelaskan honor untuk 3.120 pegawai non-PNS yang bekerja di berbagai instansi pemerintah setempat tahun 2017 hanya tersedia gaji selama sembilan bulan, Januari sampai September. Sedangkan gaji bagi ribuan tenaga honorer tidak bisa diusulkan dalam APBK Perubahan 2017 karena tidak ada anggaran.

“Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2017 saja dipotong sekitar Rp 8 miliar, dari semula Rp 459 miliar menjadi Rp 451 miliar,” katanya. Kemudian utang DAK (Dana Alokasi Khusus) mencapai Rp 27 miliar. Artinya, kata Sekda Abdya gaji tenaga honorer tidak tersedia lagi sejak bulan Oktober sampai Desember 2017.

“Kalau mereka tetap bertahan atau terus bekerja berarti harus menerima konsekuensinya tidak digaji. Jadi tergantung bagaimana pilihan tenaga honorer itu sendiri,” katanya. Tapi khusus honorer tenaga medis yang mengabdi di rumah sakit tetap mendapat jasa pelayanan medis sebagaimana yang diterima selama ini.

Berita ini bersumber dari Serambi Indonesia.
Share:

Kamis, 14 September 2017

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat bakal meningkatkan kesejahteraan guru honorer.

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Kabupaten Kotawaringin bakal meningkatkan kesejahteraan guru honorer.

Wakil Bupati Kobar Ahmadi Riansyah mengatakan, program pemerintah di bidang pendidikan tidak hanya meningkatkan sarana dan prasarana.

Program itu juga berkaitan kesejahteraan guru honorer di sekolah.

Pasalnya, honor yang diterima para guru honorer saat ini sangat kecil.

Ahmadi mengaku prihatin dengan gaji yang diterima oleh guru honorer di Kobar yang kurang dari Rp 1 juta.

"Masih banyak guru honorer yang perlu mendapatkan perhatian Pemkab Kobar. Terutama mereka yang mengabdikan diri di desa-desa meski honor yang mereka terima  sangat kecil," kata Ahmadi, Selasa (13/9).

Dia juga sering mendapat keluhan masalah tersebut, terutama saat datang berkunjung ke sekolah-sekolah.

"Masih banyak sekolah yang mengangkat guru honor yang dibiayai dari biaya operasional sekolah. Ke depannya pemkab bakal mencari cara agar tenaga honor bakal digaji dari pemerintah," ujarnya.

Pihaknya masih berkoordinasi dengan dinas terkait, terutama menyangkut gaji.

"Bahkan akan kami koordinasikan dengan DPRD Kobar agar ke depan kita sama-sama memperhatikan nasib guru honorer di Kobar. Gaji yang diterima itu lebih layak lagi sebagai seorang guru,"  bebernya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Kamis, 07 September 2017

Rekrut 5.200 Orang, Pemprov Usulkan Anggaran Gaji Guru Honorer SMA/SMK Rp 120 Miliar

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa Pemprov NTB akan segera merekrut sebanyak 5.200 guru honorer SMA/SMK di daerah ini. Para guru honorer ini akan ditempatkan di SMA/SMK negeri maupun swasta yang ada di NTB. Untuk gaji guru honorer ini, Pemprov akan mengusulkan anggaran sebesar Rp 120 miliar dalam RAPBD 2018.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji dikonfirmasi Suara NTB di Mataram. Suruji menjelaskan, seleksi guru honorer ini akan dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB. Pihaknya hanya membicarakan masalah mekanismenya saja dengan BKD.

Ia mengatakan, untuk SMA/SMK negeri, Pemprov akan merekrut sebanyak 3.500 guru honorer. Sisanya akan disebar untuk SMA/SMK swasta yang ada di NTB. Sehingga total yang akan direkrut sebanyak 5.200 orang.

‘’Sekarang ini TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) sedang berdiskusi dengan Banggar untuk mencari titik temu di KUA PPAS 2018,’’ katanya.

Begitu ada kepastian bahwa gaji guru honorer ini masuk dalam KUA PPAS 2018, maka Pemprov akan langsung melakukan seleksi. Anggaran yang diusulkan sebesar Rp 120 miliar karena gaji para guru honorer ini nantinya akan disesuaikan dengan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP).

“Akhir tahun ini sudah ada nama-nama guru honorer itu. Karena Januari mereka sudah tugas. Makanya kita tunggu selesai pembahasan KUA PPAS. Begitu selesai akan kelihatan anggarannya berapa. Kalau orang-orangnya sudah lengkap nama-namanya,’’ kata mantan Kepala BKD dan Diklat NTB ini.

Berita ini bersumber dari Suara NTB.
Share:

Rabu, 06 September 2017

Guru Honorer K2 di Indramayu Keluhkan Ketiadaan Lowongan Guru CPNS

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa para guru honorer kategori dua (K2) mengeluhkan ketiadaan lowongan posisi guru dalam seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang dibuka pemerintah.

Ketua Forum Solidaritas Honorer se-Kabupaten Indramayu, Agung Suprayogi menyebutkan, jumlah tenaga honorer K2 di Kabupaten Indramayu sekitar 800 orang. Dari jumlah itu, sekitar 400 orang di antaranya merupakan guru honorer K2. Sisa 200 orang merupakan honorer K2 tenaga teknis kesehatan, dan 200 orang lainnya merupakan honorer K2 tenaga teknis administrasi.

"Lowongan untuk posisi lain ada, tapi untuk guru tak ada. Jelas kami kecewa," ungkapnya, Rabu (6/9).

Menurutnya, ratusan guru honorer K2 asal Kabupaten Indramayu telah berjuang selama bertahun-tahun agar diangkat menjadi PNS. Mereka bahkan pernah melakukan aksi ke Jakarta bersama tenaga honorer lain se-Indonesia.

Sayang, mereka pun selama ini hanya menerima janji manis. Rata-rata, lanjutnya, para guru honorer K2 sudah mengabdi selama lebih dari lima tahun. Bahkan, tak sedikit yang mengajar selama belasan tahun.

"Tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan pun tak kalah dengan guru PNS," tambahnya.

Namun begitu, honor yang diterima para guru honorer K2 masih jauh dari layak. Besarannya ditentukan oleh kemampuan masing-masing sekolah tempat mereka mengajar. Dia menyebutkan, ada yang digaji hanya Rp200 ribu/bulan.

Sementara, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten Indramayu, Wintomo juga mengungkapkan kekecewaannya karena tak ada formasi guru dalam seleksi CPNS. Padahal, jumlah guru PNS saat ini masih kurang.

"Hampir semua kepala sekolah mengeluhkan kurangnya guru PNS, terutama mata pelajaran eksak," ujarnya.

Dengan alasan kekurangan itulah, sekolah terpaksa mengangkat guru honorer. Hanya, dia tak menampik, hal itu membuat beban sekolah lebih berat karena harus membayar honor bagi para guru honorer yang belum memiliki SK gubernur.

Honor bagi guru honorer sendiri diakuinya disesuaikan dengan kemampuan setiap sekolah, dengan rata-rata hanya Rp30 ribu/jam. Lain halnya bagi guru honorer yang telah memiliki SK gubernur, honornya mencapai Rp85 ribu/jam dan dibayar Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Kekurangan guru PNS juga kadang membuat guru honorer mengajar pelajaran yang tak sesuai spesifikasinya," ungkapnya.

Hal itu tak ayal berdampak pada kualitas materi pelajaran yang diperoleh para siswa. Namun, pihaknya tak memiliki pilihan lain.

Berita ini bersumber dari Inilahkoran.
Share:

Selasa, 05 September 2017

Manajemen RSUD Andi Makassau berencana menaikkan gaji tenaga honorer yang bekerja memberikan pelayanan.

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa gaji honorer Parepare bakal naik.


Namun untuk saat ini, khusus untuk honorer di rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makassau.

Manajemen berencana menaikkan gaji tenaga honorer yang bekerja memberikan pelayanan.

Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) RSUD Andi Makkasau, dr Reny Anggraeni Sari, Selasa (5/9/2017).

"Kita rencana menaikkan gaji tenaga honorer minimal setara Upah Minimum Kota (UMK)," tuturnya.

Istri dari mantan anggota DPRD Parepare, Siradj Andi Sapada ini mengatakan, dirinya akan berupaya memperjuangkan kenaikan gaji tenaga honorer rumah sakit ini.

"Saya akan perjuangkan kenaikan gaji tenaga honorer ini pada tahun anggaran tahun depan,"ujarnya Ipar Wakil Wali Kota Parepare ini.

Lebih lanjut Reny mengatakan, saat ini gaji tenaga honorer Di RSUD Andi Makkasau bervariasi mulai Rp 500 ribu hingga Rp 800 ribu.

"Itu honorer diluar jasa medik. Kenaikan nanti minimal gaji diatas Rp 1 juta,"

Ia menambahkan, jumlah tenaga honorer yang di RSUD Andi Makassau jumlahnya sekitar 400 orang.

Berita ini bersumber dari Tribun Pare-pare.
Share:

Sabtu, 02 September 2017

Apresiasi Pemkot Bontang Tunda Jalan Lingkar, Komisi I Minta Gaji Honorer Naik

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa alasan wali kota melaksanakan penundaan terhadap pembangunan jalan lingkar demi kesejahteraan pegawai mendapat apresiasi oleh Komisi I DPRD. Ketua Komisi I, Agus Haris menilai langkah tersebut sangatlah bijak dan tepat. “Terlalu besar kalau dipakai ke situ (jalan lingkar,Red.) dalam waktu 3 tahun, akibatnya kegiatan lain terkendala. Sementara di satu sisi pegawai honorer masih jauh sekali pendapatannya,” ujarnya.

Politisi Gerindra ini berharap agar anggaran pembangunan jalan lingkar dikonversi ke kesejahteraan pegawai. Mengingat tahun sebelumnya, Pemkot Bontang melakukan pemangkasan Tambahan Penghasilan PNS (TPP) dan e-performance Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Semua ada kekurangan di lingkup PNS, e-performance dan TPP kurang dari 50 persen, jadi itu bisa dinaikkan,” tambahnya.

Demikian pula ia meminta kenaikan gaji tenaga honorer, diketahui pada 2016, honorer digaji Rp 2,35 juta sampai Rp 2,65 juta per bulan, tergantung jenjang pendidikan. Namun, per Januari 2017 mereka harus rela hanya dibayar Rp 1,05 juta sampai Rp 1,150 juta.

“Ada kesempatan menambah kesejahteraan anggota, siapa tahu bisa dikembalikan sedia kala hingga menyentuh angka Rp 2,49 juta,” pintanya.

Di samping kedua hal itu, penundaan jalan lingkar juga dapat memperlancar kegiatan dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tersendat di tahun ini. Dipaparkannya, bahwa sebelum pembatalan ini pihak Pemkot Bontang berencana menaikkan gaji tenaga honorer sebesar Rp 500 ribu sehubungan dengan naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD), jadi apabila terjadi penundaan jalan lingkar maka akan terjadi penambahan lagi.

“Sebelum ini saya mendengar gaji honorer akan menjadi Rp 1,5 juta, penundaan ini pasti akan membuat nominal tersebut naik kembali,” ulasnya.

Senada, sekretaris Fraksi Nasdem Bilher Hutahaean mengatakan, bahwa dari empat skala prioritas yang ada, pembangunan jalan lingkar masuk dalam kategori penting tetapi tidak mendesak. Oleh karena itu, ia mengapresiasi keputusan wali kota untuk melakukan penundaan.

Berita ini bersumber dari Bontang Post.
Share:

Pesan Sponsor

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.