Info Honorer, Info PPPK, Info GTT PTT.

Senin, 14 Mei 2018

KEMENPANRB tidak pernah menerbitkan Laporan Penetapan e-formasi tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak pengangkatan CPNS tahun 2016 – 2019.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tidak pernah menerbitkan Laporan Penetapan e-formasi tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak pengangkatan CPNS tahun 2016 – 2019.

Penegasan itu dikatakan Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja  menanggapi informasi yang beredar di media sosial belakangan ini. “Kementerian PANRB tidak pernah mengeluarkan surat itu,” ujarnya di Jakarta, Senin (14/05). 

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman menambahkan, informasi yang tidak jelas sumbernya tersebut merupakan berita bohong alias hoax. Untuk itu, Herman mengimbau seluruh masyarakat untuk selalu waspada dan mengecek kebenaran setiap informasi ke sumber resmi.

Berita yang beredar di media sosial itu seolah-olah dikeluarkan Kementerian PANRB pada tanggal 1 November 2017. Isinya, berupa kuota formasi dari sejumlah instansi pemerintah pusat  serta pemda yang ditetapkan dalam e-formasi. Informasi tersebut menyebutkan Kanreg, kode cepat, nama instansi, formasi, usul masuk dan ditetapkan.

Tidak jelas apa maksud pembuat surat tersebut menyebarkan berita bohong itu melalui media sosial, karena Kementerian PANRB tidak pernah menerbitkan kebijakan e-formasi untuk non CPNS. E-formasi sendiri merupakan usulan dari instansi pemerintah untuk formasi CPNS, hanya pihak berwenang yang bisa mengakses e-formasi.

Untuk itu, sekali lagi Herman menekankan agar masyarakat mengabaikan berita bohong tersebut, karena bukan mustahil ada upaya penipuan dari pihak-pihak yang berusaha mengambil keuntungan dengan penipuan. “Itu semua berita bohong, dan abaikan saja. Kami akan selalu menginformasikan kebijakan CPNS melalui portal resmi, yakni : www.menpan.go.id,” ujarnya.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Sabtu, 12 Mei 2018

Ribuan honorer K2 DKI Jakarta minta Gubernur Anies Baswedan mengeluarkan SK terkait legalitas bahwa mereka masih bekerja.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa ribuan honorer K2 (kategori dua) DKI Jakarta minta Gubernur Anies Baswedan mengeluarkan SK (surat keputusan) terkait legalitas bahwa mereka masih bekerja. Jangan sampai honorer K2 dikeluarkan mengingat pengabdian mereka sudah cukup lama.

"Selain SK Gubernur kami juga minta kebijakan terkait komponen anggaran khusus buat honorer K2. Jangan sampai kami ini dapat penggajian yang tidak sesuai dengan pekerjaan kami," ungkap Penanggung Jawab Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) DKI Jakarta Nurbaiti kepada JPNN, Sabtu (12/5).

Dia mencontohkan honorer K2 di kelurahan. Mereka bertugas sebagai penata komputer atau bagian administrasi tapi saat penggajian disamakan dengan PPSU (Petugas Prasarana dan Sarana Umum). Kebijakan ini dinilai sangat merugikan honorer K2.

"Ini kan enggak masuk logika. Masa yang kerja adminitrasi disetarakan dengan PPSU," ucapnya.

Nurbaiti menjelaskan, secara administrasi mereka mau tidak mau nantinya harus mengikuti tes sama seperti PPSU.

Jika SK Gubernur bisa dikeluarkan tahun ini, Nurbaiti yakin honorer K2 DKI tidak cemas dan khawatir lagi untuk perpanjangan kontrak di 2019. Kalau tidak keluar, honorer K2 harus bersaing dengan pegawai yang baru-baru.

"Semoga di kepemimpinan Pak Anies dan Pak Sandi bisa membawa perubahan dan kejelasan terkait nasib honorer K2 DKI. Segeralah ak Gub keluarkan SK khusus K2 agar kami memiliki legalitas dan aman saat bekerja serta tidak diusik lagi," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN
Share:

Selasa, 08 Mei 2018

Pemerintah saat ini masih mencari formula yang tepat untuk bisa mengakomodir keberadaan guru honor

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengaku, hampir semua daerah di Indonesia mengalami kekurangan guru. Khususnya guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk itu, pada tahun ini Kemendikbud telah menyiapkan formasi khusus untuk penerimaan guru PNS.

Hanya saja, aku Mendikbud Muhadjir Effendy, saat konfirmasi Suara NTB usai membuka Gala Siswa Indonesia (GSI) di Lapangan Bakti Desa Puyung Kecamatan Jonggat Lombok Tengah (Loteng) Senin, 7 Mei 2018, Mendikbud belum bisa mengungkap berapa jumlah formasi guru PNS yang disiapkan.

Soal berapa yang akan dibuka, ujarnya, masih dilakukan pengkajian dan dianalisis kebutuhannya serta disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara. Sementara dalam hal ini, pemerintah pusat tidak mampu mengangkat tenaga guru dalam jumlah banyak tanpa mempertimbangkan kemampuan anggaran negara.

Diakuinya, pemenuhan guru PNS menjadi fokus pihaknya. Mengingat, persoalan kekurangan guru PNS yang hampir terjadi di semua daerah. Tetapi pemenuhannya tentu akan dilakukan secara bertahap, mengingat, masih banyak persoalan lain yang juga mesti diselesaikan.

Menyinggung soal nasib guru honor, Efendy mengaku itu juga bagian dari perhatian pemerintah. Di mana pemerintah saat ini masih mencari formula yang tepat untuk bisa mengakomodir keberadaan guru honor tersebut. “Guru honor juga tetap kita perhatikan. Tapi bagaimana polanya, masih sedang dicarikan formulasi yang tepat,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Loteng, H.Sumum, S.H.M.Pd., mengaku, secara umum untuk Loteng saat ini masih kekurangan sekitar 2.500 lebih guru. Terbanyak guru Sekolah Dasar (SD) ditambah guru SMP. Banyaknya kekurangan guru ini, ujarnya, salah satu penyebabnya karena kebijakan moratorium penerimaan PNS. Sementara setiap tahun ratusan guru di Loteng memasuki masa pensiun.

Untuk itu, satu-satunya harapan untuk bisa mengurangi kekurangan guru PNS adalah dengan mencabut moratorium penerimaan CPNS, khususnya lagi untuk guru PNS. “Harapan kita moratorium penerimaan PNS bisa segera dicabut,” harapnya.

Berita ini bersumber dari Suara NTB.
Share:

Senin, 23 April 2018

Kuota 100 Ribu Guru CPNS Bukan Hanya untuk Honorer

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah mengusulkan agar pada rekrutmen CPNS 2018 disediakan 100 ribu kuota untuk guru.

Kemendikbud berharap usulan tersebut diakomodir Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Pasalnya, kesenjangan jumlah guru PNS dan non PNS makin melebar.

"Kebutuhan guru PNS makin besar karena tiap tahun sekitar 60 ribuan guru yang pensiun," ujar Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Hamid Muhammad usai penandatanganan MoU dengan bank penyalur tunjangan profesi guru non-PNS di Jakarta, Senin (23/4).

Saat ini, Kemendikbud tengah menunggu formasi resmi dari KemenPAN-RB. Namun; dari hasil pendataan ada tiga provinsi yang paling membutuhkan guru yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

"Kalau usulan 100 ribu itu bisa disetujui akan dialokasikan ke Jabar, Jateng, dan Jatim," ujar Hamid.

Sedangkan di luar 3 provinsi itu, lanjutnya, jumlahnya sedikit. Sebab, penyebaran guru PNS terbesar di tiga daerah sehingga ketika banyak yang pensiun berdampak besar pada proses belajar mengajar.

Dia menambahkan, kebutuhan 100 ribu guru ini terbuka untuk umum. Guru honorer yang usianya di bawah 35 tahun juga bisa ikut dalam rekrutmen CPNS nanti.

"100 ribu ini tidak spesifik untuk guru honorer tapi kalangan umum;" tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Minggu, 22 April 2018

Menpan RB Imbau Honorer K2 Persiapkan Diri Ikuti Tes CPNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Undang-undang kepegawaian saat ini menyebutkan aparatur sipil negara (ASN) terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Apabila tidak bisa masuk menjadi PNS, bisa diakomodasi menjadi P3K.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur mengatakan, honorer K2 pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) harus dites.

"Untuk diakomodir, mereka (K2) harus dites, karena itu mereka harus mempersiapkan diri," ujar Asman usai peresmian Mal Pelayanan Publik di Kota Tomohon, Sulawesi Utara, Sabtu, 21 April 2018.

Dia menuturkan, pola perekrutan PNS dimulai dari setiap daerah mengajukan ke Kementerian Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), kemudian kuotanya diputuskan secara nasional termasuk tesnya.

"Sulut sudah mengajukannya ke Kemenpan-RB," tuturnya.

Dalam kunjungan kerja ke Kota Tomohon, Asman didampingi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly.

Berita ini bersumber dari Inews.
Share:

Facebook Page

Pesan Sponsor

Statistik Blog