Info Honorer, Info PPPK, Info GTT PTT.

Selasa, 10 Juli 2018

MenPAN-RB Asman Abnur memastikan hanya honorer K2 yang akan dituntaskan, yang nantinya diatur di dalam revisi UU ASN

Sahabat pembaca Info Honorer 2018, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur memastikan hanya honorer K2 (kategori dua) yang akan dituntaskan, yang nantinya diatur di dalam revisi UU ASN (Aparatur Sipil Negara).

Ini sesuai aturan dalam PP 43 Tahun 2007 sebagai perubahan atas PP 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, di mana ada larangan kepala daerah untuk mengangkat honorer lagi.

"Saya tegaskan lagi yang akan kami selesaikan hanya honorer K2 yaitu honorer yang sudah pernah dites pada 2013 tapi tidak lulus. Jumlahnya adalah 438.590 orang. Di luar itu kami tidak akan menyelesaikan karena memang ada aturan melarang merekrut honorer lagi," tutur Menteri Asman dalam rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membahas revisi UU ASN di Senayan, Jakarta, Selasa (10/7).

Dia menyebutkan, pihaknya sudah melakukan updating data honorer K2. Dari 438.590 honorer K2, yang profesi guru 157.210 orang, dosen 86, tenaga kesehatan 6.091, penyuluh 5 ribuan, dan tenaga administrasi 269 ribuan.

"Updating data honorer K2 kami lakukan dengan senyap. Tidak kami publish karena mencegah masuknya nama-nama baru honorer K2," ujarnya.

Dia menegaskan, honorer yang diangkat di atas 2005 bukan jadi tanggung jawab KemenPAN-RB. Sebab pemerintah sudah mengeluarkan aturan jelas bahwa tidak boleh lagi mengangkat honorer di atas 2005.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Senin, 09 Juli 2018

Penyelesaian Honorer K2, Ini Saran Mantan Menpan-RB

Sahabat pembaca Info Honorer 2018, sudah tahukah anda bahwa Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar mengungkapkan, masalah honorer tidak akan tuntas. Kecuali pemerintah dan DPR RI sepakat yang diselesaikan hanya sampai pada honorer K2 (kategori dua).

Di era Azwar, DPR pernah membuat rapat kerja gabungan. Dalam raker gabungan itu honorer dipetakan hingga delapan kategori. Honorer yang diangkat di bawah 2005 hanya K1 dan K2. Di luar itu adalah honorer yang diangkat di atas 2005.

"Tinggal pilih nih mau selesaikan yang mana. Hanya sampai K2 atau delapan kategori itu diselesaikan semua oleh pemerintah yang berbeda-beda," ucapnya.

Azwar yang juga pengamat reformasi birokrasi ini menyarankan pemerintah mengangkat CPNS dari honorer K2 sesuai kebutuhan. Kemudian diseleksi sampai mereka lulus. Kalau tidak lulus, diberikan pelatihan lagi hingga mereka lulus.

"Kalau enggak lulus-lulus juga, jangan dipaksakan jadi CPNS. Angkat mereka menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Namun, selama masa tunggu berikan mereka gaji yang pantas sekitar Rp 3 juta," sarannya.

Dia melihat, keinginan honorer menjadi CPNS karena minimnya kesejahteraan yang diterimanya. Bila kesejahteraannya memadai, honorer K2 ini tidak akan menuntut lebih karena sejatinya mereka paham kalau tidak lulus saat seleksi 2013.

"Kan sudah dikasih kesempatan ikut seleksi. Namun, banyak yang tidak lulus. Harusnya menerima itu, bukannya malah semua menuntut diangkat CPNS. Kalau pun ada yang bodong jumlahnya kan enggak banyak," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Senin, 25 Juni 2018

Gubernur Sumsel Naikkan Tunjangan Guru Honorer

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin membagikan kepeduliannya kepada guru honorer di daerah ini. Pada halal bil halal, silaturahmi dan sosialisasi Asian Games 2018 kepada ribuan guru honerer yang hadir memenuhi Palembang Sport & Convention Centre (PSCC), Ahad (24/06) menyampaikan kabar gembira menaikan tunjangan daerah guru honorer.

“Tunjangan daerah yang sekarang diterima yaitu Rp 1 juta  per guru, terlalu kecil dan tidak seimbang dengan jasa guru. Tahun depan sudah diputuskan menambah tunjangan daerah bagi guru honorer menjadi Rp 1,5 juta per bulan,” kata Gubernur Sumsel Alex Noerdin.

Menurut Alex Noerdin yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Widodo pada halal bil halal tersebut, tunjangan daerah hanya Rp 1 juta untuk seorang guru terlalu kecil yang tidak seimbang dengan jasa guru. “Akhirnya diputuskan akan menambah tunjangan daerah bagi guru honorer Rp 500 ribu bulan,” ujarnya.

Gubernur Sumsel menjelaskan, menaikan tunjangan guru honorer perlu dilakukan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga pendidik tersebut. “Guru merupakan pahlawan tanpa tanda jasa sehingga bila tidak ada tenaga pendidik atau guru saya tidak akan bisa berdiri di sini dan menjadi gubernur,” ujar gubernur yang menjadi pelopor sekolah gratis sejak jenjang pendidikan SD, SMP sampai SMA.

Alex Noerdin menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mencanangkan program prioritas yaitu pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja. “Tiga program prioritas ini yang akan menunjang pembangunan Provinsi Sumatera Selatan,” kata mantan Bupati Kabupaten Banyuasin (Muba).

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Widodo pada halal bil halal tersebut diundang sebanyak 13 ribu lebih Guru SMA/SMK se-Sumsel namun yang bisa hadir hanya ada sekitar 10.500 guru honor dan siap menerima SK guru honorer. 

Berita ini bersumber dari Republika.
Share:

Minggu, 24 Juni 2018

Jangan Terkecoh Kabar Bohong Penetapan Formasi Tenaga Honorer

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa kabar bohong atau hoax penetapan formasi tenaga honorer untuk pengangkatan CPNS kembali beredar. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan bahwa tidak pernah menerbitkan laporan penetapan e-formasi tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak pengangkatan CPNS tahun 2016–2019.

"Kami kembali menegaskan bahwa hal itu tidak benar. Jangan sampai terkecoh hoax," ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Infomasi Publik Kementerian PANRB, Herman Suryatman di Jakarta, Minggu (24/06). 

Herman mengimbau seluruh masyarakat agar tidak mudah percaya dengan kabar yang tidak jelas sumbernya. "Waspada dan selalu mengecek kebenaran setiap informasi ke sumber resmi. Silahkan up date berbagai informasi tentang pendayagunaan aparatur negara di website resmi menpan.go.id," tegasnya. 

Berita yang beredar di media sosial itu seolah-olah dikeluarkan Kementerian PANRB pada tanggal 1 November 2017. Isinya, berupa kuota formasi dari sejumlah instansi pemerintah pusat serta pemda yang ditetapkan dalam e-formasi. Informasi tersebut menyebutkan Kanreg, kode cepat, nama instansi, formasi, usul masuk, dan ditetapkan.

Tidak jelas apa maksud pembuat surat tersebut menyebarkan berita bohong itu melalui media sosial, karena Kementerian PANRB tidak pernah menerbitkan kebijakan e-formasi untuk non CPNS. Jelas ada motif tidak baik dibalik penyebarannya. E-formasi sendiri merupakan usulan dari instansi pemerintah untuk formasi CPNS, hanya pihak berwenang yang bisa mengakses e-formasi.

Beberapa waktu yang lalu, telah beredar juga persyaratan dan pemberkasan usulan CPNS di daerah dari tenaga honorer di kabupaten di Indonesia yang dikeluarkan oleh BKN. Namun BKN telah mengkonfirmasi bahwa informasi tersebut hoax. "Berdasarkan pengalaman, beredarnya hoax seperti itu berujung aksi penipuan CPNS. Jadi berhati-hatilah," pungkas Herman.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Sabtu, 23 Juni 2018

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengimbau seluruh honorer di Indonesia agar lebih selektif menerima informasi mengenai hal-hal yang terkait pengangkatan CPNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa honorer di sejumlah wilayah di Indonesia dibuat resah. Pasalnya, saat ini beredar Petunjuk Teknis (Juknis) mengenai Persyaratan Pemberkasan Usulan CPNS dari Tenaga Honorer tahun 2018-2019 yang disebutkan dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Najat salah satu tenaga honorer di Kabupaten Wonosobo mengkonfirmasi kepada Humas BKN mengenai kebenaran Juknis tersebut.

“Ada Juknis mengenai pemberkasan usulan CPNS tenaga honorer yang dikeluarkan BKN. Juknis itu telah beredar di Group WhatsApp Honorer di daerah. Rekan-rekan honorer semua resah akan Juknis tersebut. Kami butuh kejelasan Juknis itu betul dikeluarkan oleh BKN atau tidak,” Najat bercerita.

Sementara itu, Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian (PMK) BKN Haryomo Dwi Putranto saat diwawancari Tim Humas BKN menjelaskan bahwa Juknis Persyaratan Pemberkasan Usulan CPNS dari tenaga honorer tersebut palsu. “BKN tidak pernah mengeluarkan Juknis itu,” jelas Haryomo.

Pada kesempatan lain, Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengimbau seluruh honorer di Indonesia agar lebih selektif menerima informasi mengenai hal-hal yang terkait pengangkatan CPNS, termasuk seperti Juknis yang sedang beredar. Ia menegaskan agar membiasakan konfirmasi kepada instansi terkait untuk mengecek kebenaran sebuah informasi.

“Untuk produk BKN, kami pasti mensosialisasikan secara resmi melalui laman www.bkn.go.id dan media sosial resmi BKN, silakan pantau laman-laman tersebut untuk mengecek apakah sebuah produk yang terkait kepegawaian diterbitkan oleh BKN atau tidak,” tambah Ridwan. 

Berita ini bersumber dari SETKAB RI.
Share:

Facebook Page

Pesan Sponsor

Statistik Blog