Info Honorer non kategori,, Info PPPK, Info GTT PTT, info bidan PTT

Minggu, 23 Juni 2019

Seleksi PPPK tahap II akan dibuka untuk umum

Sahabat pembaca Info Honorer Non Kategori, sudah tahukah anda bahwa Rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap II tidak hanya terbatas untuk honorer K2 maupun nonkategori.

Seleksi PPPK tahap II akan dibuka untuk umum. Itu artinya, honorer K2 dan nonkategori akan diadu dengan pelamar umum.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, tahun ini pemerintah menyiapkan alokasi 254.173 untuk formasi CPNS dan PPPK. Namun dari jumlah tersebut yang terbesar akan direkrut adalah PPPK.

Dari 254.173 formasi, kuota PPPK untuk pusat dan daerah adalah 168.636. Sisanya untuk CPNS yang terdiri dari ikatan dinas 5.769 dan pelamar umum 79.768.

"Kalau dilihat porsinya, PPPK jumlahnya sangat banyak. Jadi tidak adil bila PPPK hanya dibatasi honorer K2 dan nonkategori," kata Bima kepada JPNN, Kamis (20/6).

Dia menegaskan, honorer K2 maupun nonkategori harus siap bersaing dengan pelamar umum lainnya. Pemerintah tidak akan memberikan formasi khusus lagi karena honorer K2 sudah berkali-kali diberikan kesempatan ikut tes.

"Sejak 2013 sudah dikasih kesempatan ikut tes. Kalau enggak lolos terus, kan tidak mungkin menghilangkan hak-hak pelamar umum karena menunggu honorernya lolos semua. Jadi tahap II nanti pelamar umum boleh daftar," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Sabtu, 08 Juni 2019

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengungkapkan, tahun ini pemerintah menyiapkan alokasi 254.173 untuk formasi CPNS dan PPPK.

Sahabat pembaca Info Seleksi Honorer Non Kategori, sudah tahukah anda bahwa berdasarkan Keputusan MenPAN – RB Nomor 12 Tahun 2019, pemerintah akan membuka kembali rekrutmen CPNS dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahun ini. Alokasinya untuk pusat 46.425 dan daerah 207.748.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkapkan, tahun ini pemerintah menyiapkan alokasi 254.173 untuk formasi CPNS dan PPPK.

Namun dari jumlah tersebut yang terbesar akan direkrut adalah PPPK.

"Dari 254.173 formasi, kuota PPPK untuk pusat dan daerah adalah 168.636. Sisanya untuk CPNS yang terdiri dari ikatan dinas 5.769 dan pelamar umum 79.768," kata Bima kepada JPNN, Sabtu (8/6).

Adapun alokasi kebutuhan ASN baik PNS maupun PPPK yang telah disetujui MenPAN-RB adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat 
Untuk PNS 23.213
a. Yang diisi dari pelamar umum 17.519
b. Yang diisi dari sekolah kedinasan 5.694
Untuk PPPK (yang diisi dari eks THK-II dan honorer) 23.212
Jumlah alokasi untuk pemerintah pusat 46.425

2.Pemerintah daerah
Untuk PNS 62.324
a Yang diisi dari pelamar umum 62.249
b. Yang diisi dari sekolah kedinasan (STTD) 75
Untuk PPPK (yang diisi dari eks THK-II dan honorer) 145.424
Jumlah alokasi untuk pemerintah daerah 207.748
Jumlah alokasi keseluruhan 254.173.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Minggu, 02 Juni 2019

Pendidikan di desa Pulau Seram: Guru honorer yang mengajar hampir semua kelas

Sahabat pembaca Info Honorer Non Kategori, sudah tahukah anda bahwa dalam lebih tiga bulan terakhir, seorang warga Soleh, Pulau Seram, Maluku kembali ke desanya untuk membantu mengajar di sekolah yang kekurangan guru.

Delianti Umasugi, salah seorang dari tiga guru honorer di Sekolah Dasar di desa di Kabupaten Seram Bagian Barat dengan lebih dari 110 murid, mengatakan dia sebenarnya diminta untuk mengajar di kelas dua, namun karena kekurangan guru ia juga diminta untuk mengajar di kelas lain.

"Saya mengajar kelas dua sebenarnya tapi karena guru kelas tiga, empat, lima dan enam jarang masuk, (saya yang mengganti), jadi sistemnya ganti-ganti dan kalau ada yang masuk di kelas tiga dan empat, berarti saya masuk di kelas lima dan enam, pokoknya begitulah," ceritanya.

Lulusan perguruan tinggi di Ambon ini memutuskan untuk kembali ke desanya setelah "menyaksikan anak-anak lebih banyak bermain di sekolah," karena kekurangan guru.

Saat ini, kekurangan tenaga pengajar di Indonesia mencapai lebih dari 735.000, termasuk di daerah terpencil, menurut data dari Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Praptono.

Mata pelajaran yang diajarkan juga tergantung situasi, cerita Adel. Di desa ini hanya ada satu SD dan satu SMP dan mereka yang ingin melanjutkan pendidikan biasanya pergi ke Ambon.

"Adel biasa (mengajar) bahasa Indonesia, matematika...pokoknya sesuai jadwal yang ada di ruangan. Kalau masuk kelas bertepatan sama mata pelajaran apa saja, sesuai jadwal," katanya lagi.

Belum bisa baca tulis

Akibat kurangnya tenaga guru di SD itu - tujuh guru termasuk tiga honorer, tiga pegawai negeri sipil dan satu kontrak- banyak siswa di kelas lima dan enam sekalipun yang belum bisa membaca, cerita Adel.

"Saya tidak pikir honor, karena memang kita tidak bicarakan. Bagi saya, yang penting bisa mendapat kesempatan mengajar adik-adik kami di SD," kata Adel kepada Ronald Regang, aktivis perdamaian di Maluku yang melakukan kerja sosial baru-baru ini ke desa ini bersama anak-anak muda lain.

Adel sendiri mengatakan ia dikirim orang tuanya untuk tinggal bersama om dan tantenya dan melanjutkan sekolah di Ambon, sejak sekolah dasar sampai perguruan tinggi.

Penduduk desa di Seram Bagian Barat yang dapat ditempuh dengan kapal cepat selama tiga jam itu mayoritas adalah petani dan nelayan.

Adel mengatakan guru tetap yang berprosesi sebagai Pegawai Negeri Sipil "bisa dibilang jarang ada di sekolah, entah karena kesibukan atau apa kurang tau juga, sementara kalau honorer hampir tiap hari ada."

"Anak-anak ini punya semangat belajar bagus cuma karena kurang ada fasilitas saja dari tenaga guru yang bertanggung jawab dengan tugasnya," tambahnya.

Indonesia kurang tenaga guru lebih 730.000

Kondisi kurangnya guru di desa ini menyebabkan banyak anak yang ke sekolah namun hanya untuk bermain, kondisi yang telah terjadi bertahun-tahun.

Banyaknya murid yang belum bisa baca dan tulis juga dikeluhkan Kepala Sekolah SMP di Soleh, Hasan.

"Di SMP kendala yang beta temukan hanya ada pada siswa kelas 7. Karena mereka masih belum bisa baca tulis, jadi penerapan belajar baca tulis itu ekstra dilakukan untuk siswa kelas 7," kata Hasan.

Ia juga menambahkan kurangnya ketersediaan fasilitas penunjang untuk belajar termasuk buku-buku dan perpustakaan.

Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Praptono mengatakan secara umum Indonesia kekurangan guru sekitar 735.000, banyak di antaranya di daerah terpencil.

"Secara umum, iya ada kekurangan karena guru yang pensiun tidak segera ada penggantian. Saat ini kegiatan pembelajaran diisi dengan tenaga honorer," kata Praptono kepada BBC News Indonesia.

"Untuk itu, upaya yang dilakukan adalah dengan memprioritaskan untuk dipenuhi dengan rekruitmen Aparat Sipil Negara (ASN) 2019, melaksanakan model kelas multi grade atau penugasan guru mengajar multi subjek."

"Untuk pelaksanaan multi grade dan multi subjek sedang tahap piloting (uji coba) dan disiapkan regulasi yang mengatur," tambahnya.

Berita ini bersumber dari BBC News Indonesia

Share:

Jumat, 10 Mei 2019

Penerimaan PPPK Tahap 2 Dibuka Setelah Juni 2019

Sahabat pembaca Info Honorer dan PPPK, sudah tahukah anda bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan pembukaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2 akan dibuka setelah Juni 2019. 

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengatakan, penerimaan PPPK tahap 2 akan dilakukan setelah proses penerimaan Sekolah Kedinasan dan CPNS Papua selesai dilakukan.

"Saya masih menyelesaikan sekolah kedinasan dan Papua dulu. (Juni) Mungkin setelah itu," ujar dia di Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Namun demikian, lanjut dia, jadwal penerimaan PPPK tahap 2 masih sesuai dengan target yang ditetapkan. ‎

‎"Masih (sesuai target). Masih ada dua, setelah Papua masih ada PPPK dan (penerimaan) PNS," kata dia.

Sementara untuk proses pembekasan PPPK tahap 1, Bima menyatakan hal tersebut masih terus berlangsung. Hal ini sambil menunggu perhitungan kebutuhan anggaran dari masing-masing daerah untuk membayar gaji PPPK tersebut.

"Sudah tetapi belum selesai semua ya karena harus menghitung di masing-masing daerah untuk memastikan P3K nya itu bisa dibayar," tandas dia.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Selasa, 30 April 2019

2020 Gaji Guru Honorer Kalteng Harus Setara UMP

Sahabat pembaca Info Honorer dan PPPK, sudah tahukah anda bahwa Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Sugianto Sabran begitu menaruh perhatian besar untuk dunia pendidikan. Sektor disoroti tidak hanya pada siswa ataupun lulusannya. Termasuk kesejahteraan guru honorer.

Sugianto menargetkan pada 2020 gaji guru honorer disetarakan dengan upah minimum provinsi (UMP).  “Mengenai guru-guru honorer sudah saya perintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bahwa tahun depan gaji guru honorer harus mengikuti standar UMP. Paling tidak pada angka Rp 2,9 sampai Rp 3 juta per bulan,” kata Sugianto. Untuk TAPD Pemprov Kalteng saat ini diketuai sekretaris daerah (Sekda).

Selain setara dengan UMP, gubernur juga meminta gaji itu dibayarkan secara konsisten setiap bulan. Ketentuan itu juga berlaku untuk aparatur sipil negara (ASN) di jajaran Pemerintah Provinsi Kalteng.

Pada ASN yang melakukan riset terkait sarana kesehatan, pendidikan, dan perekonomian yang harus bermanfaat untuk daerah. Dia pun mengingatkan seluruh kepala daerah di Kalteng dan kepala SOPD terkait untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati, termasuk guru honorer. Perhatian untuk guru honorer itu demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan Kalteng BERKAH.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa pihaknya sedang mengupayakan agar gaji guru honorer disetarakan dengan standar UMP. Pihaknya berharap agar pembayaran gaji guru honorer bisa diakomodasi melalui dana alokasi umum (DAU) pemerintah pusat kepada daerah. Mengenai usulan tersebut, Kementerian Pendidikan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan KPK.

Disebutkan Muhadjir Effendy, selain mengandalkan alokasi dana melalui DAU, ia menginginkan agar pemerintah daerah juga memberi anggaran khusus, sehingga gaji guru honorer bisa melebihi standar UMP.

Berita ini bersumber dari Jawa Pos.
Share:

Facebook Page

Pesan Sponsor

Statistik Blog