Info Honorer, Info PPPK, Info GTT PTT.

Minggu, 18 Februari 2018

Hingga saat ini proses rekrutmen CPNS tetap mengacu pada UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sahabat pembaca Info honorer, sudah tahukah anda bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengaku belum menerima perintah dari Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait pengangkatan guru honorer menjadi CPNS.

Hingga saat ini proses rekrutmen CPNS tetap mengacu pada UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Kami belum mendapat perintah apa-apa. Baik dari wapres maupun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB)," terang Bima kepada JPNN.

Kalaupun nantinya ada perintah, lanjut Bima, rekrutmen akan berpijak pada aturan perundang-undangan yang berlaku.

Prosesnya harus lewat tes dan memenuhi persyaratan pendidikan.

"Masalahnya kan banyak guru honorer usianya di atas 35 tahun. Nah, ini tidak masuk syaratnya dalam UU ASN karena ada batasan usia," tuturnya.

Dia kembali menegaskan, sampai saat ini belum ada aturan perundang-undangan yang membolehkan usia 35 tahun ke atas diangkat CPNS.

Hal inilah yang menjadi dasar pemerintah untuk mengangkat CPNS dari formasi guru honorer.

"Kalau sudah ada aturan yang membolehkan 35 tahun ke atas diangkat, kami akan menjalankannya. Selama aturan itu belum ada, patokan kami tetap UU ASN," tegasnya.

Dalam rembuk nasional pendidikan dan kebudayaan, wapres menjanjikan akan mengangkat guru honorer menjadi CPNS mulai tahun ini.

Rencana tersebut bahkan sudah direstui Presiden Joko Widodo.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Jumat, 16 Februari 2018

Honorer Sleman Tuntut Pengangkatan Menjadi CPNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pengurus Forum Honorer K2 Kabupaten SLeman melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Sleman. Audiensi sendiri merupakan wujud penyampaian tuntutan agar rautsan orang honorer K2 yang saat ini ada di Kabupaten Sleman segera diangkat menjadi CPNS.

Audiensi yang dipimpin pengurus FHK2 Kabupaten Sleman yang dipimpin Eka Pujianta, diterima langsung Bupati Sleman, Sri Purnomo. Walau membawa nama honorer K2, Eka turut didampingi honorer-honorer tingkatan lain yang ada di lingkungan Pemkab Sleman.

Sedangkan, Bupati Sleman didampingi Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Suyono, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Harda Kiswoya, Kepala Dinas Pendidikan Sri Wantini dan Kepala Bagian Kesra Iriansya.

"Antara lain tuntutan para honorer kategori K2 untuk bisa diangkat menjadi CPNS yang jumlahnya mencapai 679 di Kabupaten Sleman, dan mereka tersebar di beberapa SKPD dan kebanyakan sebagai guru," kata Eka ketika menyampaikan tuntutannya, Senin (12/2).

Sebagai jawaban, Bupati Sleman menyampaikan, untuk menjadi CPNS baik dari honorer K2 merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sehingga, pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan untuk mengangkat tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

"Selama ini, pengangkatan CPNS menjadi kewenangan pusat, daerah hanya menerima CPNS dari pusat," kata Sri.

Lebih lanjut, ia menjelaskan jika pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS, tentu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karenanya, UU ASN yang harus direvisi terlebih dulu, dan itu tentu saja menjadi kewenangan mutlak pemrintah pusat.

Jika UU sudah direvisi dan memungkinkan untuk pengangkatan dari tenaga honorer K2 menjadi CPNS, tentu akan dilakukan pengangkatan itu. Lagipula, pasti ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi tenaga honorer sebelum diangkat menjadi CPNS.

"Semisal batasan usia, berapa yang masih bisa diangkat menjadi CPNS, tentu kalau salah satu persyaratan tidak terpenuhi, kemungkinan ya tidak bisa diangkat," kata Sri.

Untuk itu, Sri mengajak kepada tenaga-tenaga honorer K2 yang ada di Kabupaten Sleman untuk berdoa saja, agar UU ASN segera direvisi. Tujuannya, tidak lain agar pengangkatan honorer K2 bisa segera bisa dilaksanakan masing-masing daerah.

Selama ini, pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil di Indonesia memang hanya bertumpu kepada UU ASN dan PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Aturan itu mengharuskan pengangkatan memenuhi kriterian dan melewati seleksi.

Namun, awal tahun ini Undang-Undang itu diusulkan memasuki fase revisi menjadi RUU usulan DPR RI. Revisi kemungkinan memang akan memuluskan tenaga honorer, terutama kategori K2, untuk menjadi pegawai negeri sipil tanpa melalui seleksi terlebih dulu.

Berita ini bersumber dari Republika
Share:

Selasa, 13 Februari 2018

PGRI Minta Syarat Usia Guru Honorer jadi CPNS 35-45 Tahun

Rencana pengangkatan guru honorer menjadi CPNS masih terganjal soal aturan. Di dalam UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ditetapkan batas usia maksimal yang bisa diangkat menjadi CPNS adalah 35 tahun. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta ada dispensasi. Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi berharap Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur dispensasi syarat pendaftaran. ’’Kalau bisa batas usia 35 tahun sampai 45 tahun,’’ katanya di Jakarta kemarin (13/2).


Sumber berita : JPNN
Share:

2 Ganjalan Guru Honorer Diangkat jadi CPNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa pelaksana Harian (Plh) Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah Kemendikbud Reni Yunus mengungkapkan bahwa sebenarnya Kemendikbud sudah mencanangkan program pengangkatan guru honorer menjadi CPNS. Terutama di daerah-daerah 3T (terdepan, tertinggal, terluar).

Namun, aturan di UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN memberikan batas usia rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maksimal 35 tahun.

Reni mengatakan, pihaknya telah melakukan pendataan terhadap guru honorer yang berusia di bawah 35 tahun.

“Tapi jumlahnya sedikit sekali, kebanyakan usianya sudah diatas 35 tahun, bahkan menjelang pensiun,” katanya.

Selain itu, kendala yang dihadapi adalah para guru honorer tersebut tidak memiliki sertifikasi profesi yang diperoleh dari Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Baik karena keterbatasan biaya dan waktu, juga kadang tidak mendapatkan rekomendasi dari sekolah.

“Guru yang diangkat itu kan harus preofesional, ditunjukkan dengan sertifikasi PPG,” ungkapnya.

Reni menyebut, saat ini hanya terdaftar sekitar 19.317 guru honorer di wilayah 3T yang memiliki sertifikat PPG.

Mereka berpeluang untuk diangkat menjadi PNS. Selebihnya, menurut Reni, adalah guru yang tidak punya PPG.

Untuk yang belum memiliki sertifikat PPG, harus segera melakukan proses sertifikasi. “Jadi kalau tahun ini ikut sertifikasi, mungkin bisa diangkat tahun 2019,” kata Reni.

Reni menambahkan, saat ini pihaknya masih harus melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian PAN-RB, serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Saya dengar memang ada isu untuk melonggarkan aturan itu (UU ASN), tapi belum pasti,” ungkapnya.

Jumlah kuota PNS di masing-masing daerah kata Reni juga harus diperhitungkan. Karena menyangkut kekuatan APBD tiap daerah untuk membayar gaji PNS-nya.

“Di aturannya anggaran gaji PNS tidak boleh melebihi 50 persen kekuatan APBD daerah,” pungkas Reni.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

19.317 Guru Honorer Ini Berpotensi Diangkat CPNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 19.317 guru honorer yang mengabdi di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) berpotensi diangkat CPNS tahun ini. Semuanya sudah memenuhi persyaratan yaitu memiliki sertifikasi guru.

"Kalau hanya melihat persyaratan untuk pengangkatan guru PNS, 19.317 ini sudah layak. Selain pendidikannya S1, mereka juga punya sertifikasi," kata Plh Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah (Dikmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Renny Yunus di sela-sela MoU antara Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud di Jakarta, Selasa (13/2).

Potensi itu, lanjutnya, belum dilihat pada usia guru honorernya. Sebab, ada aturan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) usia pengangkatan CPNS maksimal 35 tahun.

"Kami sudah membahasnya dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mencari solusi bagi guru honorer yang usianya di atas 35 tahun. Sejauh ini masih berpijak pada UU ASN," terangnya.

Renny mengaku tidak berani mengusulkan guru honorer 3T berusia di atas 35 tahun sebelum ada aturan undang-undang yang sah. Dia cenderung memilih cara aman yaitu dengan menjadikan guru honorer usia 35 tahun ke atas menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

"Memang revisi UU ASN sedang berjalan tapi kan belum ada hasilnya. Sementara saya sudah harus mengusulkan tahun ini. Kalau revisinya sudah selesai dan ada payung hukum untuk guru honorer 35 tahun ke atas bisa diangkat CPNS, saya siap melaksanakannya," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Minggu, 11 Februari 2018

Airin tunggu aturan Pemerintah tentukan nasib Pegawai Honorer Tangsel

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany belum bersikap, soal wacana pengangkatan guru honorer menjadi ASN di wilayahnya. Dia mengaku masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP) soal aturan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian (P3K).

"Kita tunggu regulasinya, sebetulnya ada dua hal yg mengatur PP3K atau Pegawai Tidak Tetap (PTT/ honorer). kan sudah lama juga tinggal PP saja. Undang undangnya jelas di UU kepegawaian ada ASN ada pegawai tidak tetap, nah PTT ini ada PP-nya PP-nya belum selesai, lagi digodok dikementerian sehingga itu menjadi dasar dan regulasi kita untuk menentukan seperti apa kedepannya," ucap dia, Sabtu (10/2/2018) di Tangerang Selatan.

Pernyataan Airin ini disampaikan menyusul pernyataan wakil presiden Jusuf Kalla, yang akan mengangkat puluhan ribu guru honorer menjadi ASN.

Airin berpendapat, status pegawai, tak lantas membuat kinerja pegawai itu melemah. Dia justru menginginkan setiap pegawai baik ASN maupun PTT bisa bekerja secara profesional.

"Kalau menurut saya pegawai itu harus profesional, apakah menjadi pegawai tetap atau tidak tetap, harus tetap profesional dalam arti mereka bekerja," tandas dia.

Meski saat ini, pihak Pemkot Tangsel mengaku, tengah merumuskan satu formulasi untuk meningkatkan kesejahteraan bagi PTT dilingkup Pemkot Tangsel. Yaitu dengan pemberian hal berbasis kinerja pegawai honorer ini.

"Tentu ada hak dan kewajiban yang seimbang. Manakala mereka bekerja walaupun PTT, tapi bebannya tinggi maka harus memperoleh hak lebih, dibanding PTT yang pekerjaannya biasa-biasa saja. Ini yang coba kita lakukan di Tangsel," ucap Airin. 

Berita ini bersumber dari Merdeka.
Share:

Jumat, 09 Februari 2018

Pengangkatan Guru Honorer, PGRI: Ini yang Ditunggu-tunggu

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa beberapa waktu lalu, Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) Jusuf Kalla memastikan pemerintah akan mengangkat guru honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS) pada tahun ini. Pernyataannya di ajang Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2018 di Pusdiklat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu, bukan lagi janji.

"Saya sudah bicara dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang rencana pengangkatan guru honorer ini. Sekarang, Indonesia sedang mengalami kekurangan guru. Untuk itu, saya juga bicarakan kepada pa Presiden dan Presiden sudah setuju untuk mengangkat guru (honorer) yang puluhan ribu itu, kita angkat, tidak menjadi soal," ujar Wapres, Rabu (7/2).

Mendengar kabar tersebut, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi mengakui gembira dan menyambut baik rencana pemerintah yang akan merealisasikan guru honorer menjadi PNS. "Saya senang sekali, dan sangat menyambut baik. Saya sampaikan apresiasi kepada pemerintah atas komitmen ini. Sudah lama ditunggu-tunggu," ujar Unifah melalui pesan teks kepada Republika.co.id, Kamis (8/2).

Dalam sambutannya kemarin, Jusuf Kalla mengatakan, guru honorer harus mendapatkan perhatian. Bukan tanpa sebab. Mereka telah berjuang untuk memajukan pendidikan. Oleh karena itu pula, para guru honorer itu tidak selayaknya mendapatkan gaji yang rendah.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur sepakat untuk melakukan pembahasan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Beberapa aturan yang harus jadi pertimbangan dalam revisi UU ASN adalah UU Tenaga Guru dan Dosen, UU Tenaga Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS.

Dalam UU Tenaga Guru dan Dosen, terang Asman, syarat menjadi guru harus minimal S1. Sedangkan dosen minimal S2. Syarat pendidikan juga diatur dalam UU Tenaga Kesehatan, di mana untuk tenaga kesehatan minimal Diploma 3, kecuali tenaga medis.

Berita ini bersumber dari Republika.
Share:

Rabu, 07 Februari 2018

Pemerintah akan Angkat Puluhan Ribu Guru Honorer

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa pemerintah akan mengangkat ribuan guru honorer menjadi PNS. Sebab, kualitas dan jumlah guru berbanding lurus dengan kualitas pendidikan Indonesia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla telah berbicara dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai jumlah guru yang ada saat ini. Jika dihitung, jumlah guru pensiun tak sebanding dengan pengangkatan guru baru.

"Presiden sudah setuju untuk menambah kekurangan guru, yang puluhan ribu (guru honorer) itu kita angkat," kata Kalla di Pusdiklat Kemendikbud, Serua, Depok, Rabu, 7 Februari 2018.

Kalla sedih mendengar kabar guru honorer berpenghasilan Rp400 ribu per bulan. Menurutnya, minimnya penghasilan membuat wibawa guru terlihat rendah di mata siswa. Sehingga, siswa berani melawan.

"Tentu sedih sekali mendengarkan itu, karena itulah kita akan perhatikan," kata Kalla.
Kalla mengakui tak gampang menyelesaikan masalah pendidikan. Padahal, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp444 triliun.

Ia minta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Agama memanfaatkan anggaran itu dengan baik. Selain itu, pemerintah juga memiliki program sekolah gratis.

Kalla mengingatkan program sekolah gratis hanya berlaku untuk masyarakat tak mampu. Sedangkan masyarakat mampu diminta menyumbang demi peningkatan kualitas sekolah.

"Kalau tidak (menyumbang) maka akan terjadi kasta sekolah, kasta sekolah negeri yang bebas bayar dan kasta sekolah swasta yang bayarnya mahal," jelas Kalla.

Berita ini bersumber dari Metrotvnews.
Share:

Selasa, 06 Februari 2018

Pemerintah tidak boleh melupakan kontribusi para guru honorer

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah tidak boleh melupakan kontribusi para guru honorer jika mereka terbentur masalah regulasi terkait pengangkatan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebab, kehadiran guru honorer di kelas memiliki peran yang tidak kalah signifikannya dengan guru PNS.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rasyidi menegaskan pihaknya tetap menaruh harapan teratas pemerintah akan mengangkat guru honorer menjadi guru PNS untuk memenuhi kebutuhan guru secara nasional terutama untuk di kawasan Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).

"Jangan sampai karena ada regulasi mereka ditinggalkan. Paling tidak bagi mereka yang usianya sudah tidak masuk kategori PNS diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)," kata Unifah kepada wartawan ditemui di sela-sela Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2018 di Depok, Selasa (6/2).

Ditemui terpisah, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hamid Muhammad mengatakan perhatian kepada guru merupakan salah satu dari prioritas utama pemerintah dalam membangun Indonesia dari daerah pinggiran.

Dia menjelaskan, fokus pertama Kemendikbud dalam membangun Indonesia dari daerah pinggiran adalah dengan memberikan fasilitas belajar termasuk di antaranya yakni pembangunan fisik, pemenuhan gizi anak sekolah, dan sanitasi sekolah.

Hamid menekankan, tiga hal tersebut merupakan masalah utama terjadi di semua sekolah baik yang lokasinya berada di kawasan perkotaan ataupun daerah 3T. "Setiap tahunnya pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,1 Triliun," kata Hamid.

Selain itu, lanjut Hamid, pemerintah memberikan perhatian terhadap masalah guru yang diketahui jumlahnya terbilang masih sangat kekurangan terutama di daerah 3T.

Bahkan Hamid mengakui di daerah-daerah reguler juga banyak yang mengaku kekurangan tenaga guru. "Makanya, ada program Guru Garis Depan (GGD) yang alokasinya kami siapkan sebanyak 12.000 orang," kata Hamid.

Dia juga menyinggung masalah keberadaan guru di daerah terpencil dan sangat terpencil yang menurut PB PGRI untuk lebih diperhatikan nasibnya. Hamid menjelaskan, Kemendikbud hanya menangani guru-guru yang bertugas di daerah sangat terpencil.

Kemendikbud, kata Hamid, setiap tahun mengalokasikan anggaran sebesar Rp 75 Miliar untuk memberikan tunjangan bagi guru yang berada di daerah sangat terpencil, sedangkan di daerah terpencil dilimpahkan kepada pemerintah daerah.

"Tetapi fiskal mereka juga terbatas. Makanya kami jelaskan bahwa untuk guru swasta ditransfer langsung tetapi untuk yang PNS kami transfer terlebih dahulu ke pemerintah daerah," jelasnya.

Pemerintah, kata Hamid, masih membicarakan rencana penambahan kuota GGD pada tahun 2018. Rencananya pemerintah akan membuka kuota sebanyak 9.000 orang bagi yang masyarakat berminat untuk mengabdi menjadi guru di daerah 3T.

Syaratnya, jelas Hamid, mereka harus memegang sertifikat Program Pendidikan Guru (PPG) yang diterbitkan Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) yang telah ditunjuk Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

"Harus diakui mencari guru bersertifikat di daerah terpencil dan sangat terpencil sangat susah sekarang ini," pungkas Hamid.

Berita ini bersumber dari Inilahkoran.
Share:

Pesan Sponsor

Pesan Sponsor

loading...

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.