Info Honorer, Info PPPK, Info GTT PTT.

Senin, 11 Desember 2017

2018 Upah Minimum Naik Kinerja Honorer Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Dimaksimalkan

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa dibalik rencana Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menaikan gaji honorer setara Upah Minimum Provinsi (UMP), sebesar Rp 2,5 juta pada awal tahun 2018 mendatang. Bupati Hi Herson Mayulu (H2M), memiliki harapan besar kinerja honorer dimaksimalkan.

Hal tersebut kembali ditegaskan oleh Juru bicara (Jubir) Bupati, yang menjabat sebagai Kepala Bagian Humas Setdakab Bolsel, Ahmadi Modeong, Senin (11/12).

"Gaji naik kinerjanya juga harus ditingkatkan. Pimpinan tidak segan - segan mencoret nama honorer dari daftar honor tahun 2018 jika kurang mengembangkan diri menyesuaikan dengan jalannya roda pemerintahan," kata Ahmadi.

Ahmadi membeberkan, dengan berbagai penghargaan yang diterima oleh daerah, sangat dituntut untuk meningkatkan kedisiplinan. Mengingat kenaikan gaji honorer tersebut adalah cara Pemkab memotifasi honorer untuk bekerja maksimal.

"Ingat nanti akan ada evaluasi per tiga bulan sekali, tidak hadir tanpa keterangan silahkan keluar saja. Sebab masih banyak yang mengatri mendapatkan pekerjaan ini," kata Ahmadi tegas.

Sementara itu, Kasubid Mutasi dan Pengadaan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Shandy Lamato,mendukung langkah tegas tersebut. Mengingat sampai saat ini belum ada pengangkatan pegawai, dan kinerja honorer sangat diperlukan untuk menutupi hal tersebut.

Pihaknya siap melaksanakan perintah Pimpinan Daerah (Pimda) dalam hal ini Bupati, jika nanti ditahun tersebut kedapatan ada honorer yang malas kerja dan menggunakan pola kerja 3D1P (Datang Duduk Dengar Pulang).

"Tentu ini diharapkan menjadi perhatian para honorer," ujar Shandy mewakili Kepala BKPP Bolsel, Peky Bangki.

Berita ini bersumber dari Tribun Bolsel.
Share:

Pemda Ende Diminta Perjuangan Nasib Honorer

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa Pemda Ende diminta untuk memperjuangkan keberadaan tenaga honorer baik tenaga guru maupun tehknis lainnya yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan status sebagai PNS.

Pemerintah diminta untuk mengusulkan kepada pemerintah pusat agar keberadaan tenaga honorer yang tersisa bisa segera diproses menjadi PNS.

Hal tersebut dikatakan Ketua Forum Honorer Kabupaten Ende, Ustad Zamroni kepada Pos Kupang, Senin (11/12/2017) di Ende menanggapi wacana adanya rencana dari pemerintah pusat yang hendak membuka test CPNS di tahun 2018.

Ustad Zamroni mengatakan bahwa pihaknya mendengar bakal ada test CPNS di tahun 2018 maka dia berharap agar pemerintah memberikan kesempatan kepada tenaga honorer untuk bisa diproses menjadi CPNS.

Untuk itu dia meminta kepada Pemda Ende untuk memberikan kesempatan kepada honorer agar bisa segera diproses menjadi PNS kepada pemerintah pusat.

Diharapkan kepada Pemda Ende untuk memberikan data-data yang valid terkait dengan keberadaan tenaga honorer kepada pemerintah pusat sehingga dengan demikian tenaga honorer yang diproses adalah tenaga honorer yang memang benar telah lama mengabdi bukan tenaga honorer siluman atau yang baru bekerja.

Ustad Zamroni mengatakan, berdasarkan informasi yang dia terima dari forum honorer pusat dan koordinasi dengan sesama honorer di seluruh Indonesia menyebutkan bahwa pemerintah pusat bakal mengangkat tenaga honorer di tahun 2018 untuk menjadi PNS.

Untuk itu dia berharap agar apa yang diwacanakan tersebut bisa menjadi kenyataan tidak sekedar janji-janji manis yang tidak ditepati.

Menurut Ustad Zamroni apabila tidak juga diangkat pada tahun 2018 mendatang maka seluruh honorer di tanah air juga akan mempertimbangkan keikutsertaan mereka pada Pilpres di tahun 2019.

Hal tersebut sudah dibicarakan dalam pertemuan forum honorer seluruh Indonesia beberapa waktu lalu di Jakarta.

Pria yang mengaku sebagai honorer sejak 1999 dan secara resmi menjadi tenaga honor tahun 2004 mengatakan bahwa saat ini dia dan seluruh tenaga honorer di seluruh Indonesia cukup bersabar menghadapi janji-janji pemerintah.

Berita ini bersumber dari Pos Kupang.
Share:

Minggu, 10 Desember 2017

2018, Disdik Tambah 50 Honorer

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa hingga saat ini ada sekitar 200 tenaga honorer, baik guru maupun petugas TU Sekolah Dasar Negeri (SDN) belum masuk dalam data penerima gaji yang berasal dari APBD Kota Jambi. Dari sekitar 800 honorer, baru 431 honorer yang sudah menerima gaji dari APBD Kota Jambi.

Selebihnya masih mendapatkan gaji dari dana BOS. Selain itu, dana BOS dari pemerintah pusat tidak bisa cair setiap bulan. Biasanya per tri wulan pembayaran. Arman, Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi mengatakan, nantinya di 2018 akan ditambah 50 tenaga honorer SD yang akan menerima gaji dari APBD.

Namun hingga saat ini Dinas Pendidikan belum ada rencana untuk menambah jumlah honorer di SDN maupun SMPN. “Gaji honorer nanti di 2018 tidak naik, namun jumlah penerima dari APBD akan kita tambah sekitar 50 honorer lagi. Akan kita jaring sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ada proses yang harus dijalani agar gajinya masuk ke APBD. Kalau untuk honorer di SMPN sudah semuanya gaji dari APBD,” kata dia.

Dikatakan Arman bahwa untuk jumlah gaji honorer dari APBD berkisar di angka Rp 1 juta per honorer, baik guru maupun tenaga TU. Secara keseluruhan, Pemkot mengeluarkan anggaran sebesar Rp 12 miliar dalam 1 tahun untuk membayar gaji honorer dari SDN maupun SMPN. “Baik guru maupun TU di sekolah SDN maupun SMPN,” kata dia.

Kata Arman, bahwa Kota Jambi menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Jambi yang membayar tenaga honorer sekolah baik guru maupun TU menggunakan APBD. Sebab, sebagian besar pemerintah daerah mengandalkan dana BOS dari pusat untuk membayar guru honorer.

“Meskipun belum semuanya, namun secara perlahan kita ingin agar seluruh honorer dibayar menggunakan dana ABPD,” kata dia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Walikota Jambi Sy Fasha, bahwa Pemkot terus berupaya untuk memberikan gaji para guru honorer maupun TU menggunakan APBD.

Ini sebagai salah satu bentuk penghormatan kepada tenaga guru di Kota Jambi. “Kita selalu upayakan agar guru mendapatkan kesejahteraan yang baik. Untuk guru honorer, kita sudah menyediakan gaji yang dianggarkan langsung dari APBD,” bebernya. 

Berita ini bersumber dari Jambi Independent.
Share:

Kamis, 07 Desember 2017

Kemenpan-RB masih menggodok Peraturan Pemerintah (PP) tentang P3K yang sebentar lagi selesai

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa Pemkot Bontang terus mendorong agar 1.558 tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kota Bontang bisa diubah statusnya menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Salah satunya, lawatan Walikota Bontang, Neni Moerniaeni ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Selasa, 5 Desember 2017 kemarin.

Neni tak sendiri. Dia juga mengajak Asisten Administrasi Umum Syarifah Nurul Hidayati, Kabag Hukum Hariyadi serta perwakilan pegawai honorer untuk ikut mendengarkan langsung hasil kunjungan itu. Hasilnya, Kemenpan-RB masih menggodok Peraturan Pemerintah (PP) tentang P3K yang sebentar lagi selesai. "Kemenpan-RB masih menggodok. Seharusnya selesai 2016 kemarin, tapi ini belum," ujar Walikota Neni menghubungi klikbontang.

Lanjut Neni, P3K adalah bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan UU Nomor 52 Tahun 2014. Ia menjelaskan, P3K memiliki hak kepegawaian dan jenjang karir. Pengangkatannya tergantung dari kebutuhan instansi terkait bahkan bisa diperpanjang selama diperlukan.

Adapun perbedaan antara ASN dan P3K yakni tentang dana pensiun. Jika pegawai ASN mendapatkan pensiun dari negara maka P3K berasal dari asuransi. "Ada sekira 40 ribu akan diangkat sebagai P3K. Tapi, saya kurang tahu jumlah kuota untuk Bontang," tambah dia lagi.

Menurut UU ASN, untuk besaran gaji P3K didasarkan pada beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan risiko pekerjaan dengan sumber gaji dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk PPPK di instansi pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk P3K di OPD daerah.

Pegawai PPPK tetap berhak untuk mendapatkan kesempatan pengembangan kompetensi yang pelaksanaannya direncanakan setiap tahun oleh Instansi Pemerintah. Pengembangan kompetensi tersebut nantinya dipergunakan sebagai bahan evaluasi serta dijadikan dasar untuk perjanjian kerja selanjutnya. KLIK JUGA: Soal Beda Honor dengan P3K, Ini Penjelasan Pemkot Bontang

Walikota Neni pun berharap agar Bontang bisa mendapatkan kouta besar dari pemerintah pusat. Dia pun mengimbau agar tenaga honorer atau non PNS tetap semangat menjalankan tugasnya. "Kami akan perjuangkan, mudah-mudahan formasi untuk Bontang diberi kuota banyak untuk pengangkatan P3K,” harap Neni.

Berita ini bersumber dari Klik Bontang.
Share:

Rabu, 06 Desember 2017

Badan Legislasi DPR RI dan MenPAN-RB sepakat membahas revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Januari 2018.

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan pemerintah dalam hal ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) sepakat membahas revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Januari 2018.

Kesepakatan tidak tertulis itu disampaikan Wakil Ketua Baleg Toto Daryanto saat rapat dengar pendapat umum dengan Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) dan anggota DPRD Kota Bontang serta Kabupaten Langkat, di Senayan, Rabu (6/12).

"Sengaja saya telat masuk setengah jam dalam rapat ini karena ingin menyelesaikan secara adat dengan MenPAN-RB Asman Abnur. Saya dan beliau sudah lama berkawan karena sama-sama satu fraksi. Alhamdulillah, ada kabar baiknya dan bisa buat honorer K2 tersenyum," kata Toto.

Kabar baiknya, lanjut politikus PAN ini, MenPAN-RB bersedia membahas revisi UU ASN sembari membawa data honorer K2.

Data base ini akan menjadi tolok ukur pemerintah untuk menyelesaikan masalah honorer K2. Apakah akan mengangkat secara bertahap atau diangkat seluruhnya.

"Jadi ini langkah maju. Sebelum revisi UU ASN dibahas, data base dibereskan dulu. Kalau sudah beres, prosesnya lebih cepat," ujar Toto.

Pada kesempatan itu, anggota Baleg DPR Rieke Diah Pitaloka menyampaikan, revisi UU ASN sudah masuk prolegnas 2018. Dengan demikian, revisi tersebut pasti dibahas. "Nggak usah khawatir. Walaupun pembahasannya sulit, kami akan tetap berusaha semaksimal mungkin. Kami yakin pasti ada jalan," tandas anggota Baleg dari Fraksi PDIP ini.
 
Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Tak Lolos Seleksi, Guru Honorer SMA/SMK Diberhentikan

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa seleksi bagi guru dan pegawai honorer SMA/SMK yang akan digelar Pemerintah Provinsi NTB bulan ini menyisakan konsekuensi besar bagi honorer yang tidak lolos seleksi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, H. Muh. Suruji menyatakan, honorer yang tidak lolos seleksi harus mundur dari pekerjaannya.

“Yang nggak lulus seleksi, ya berhenti jadi honorer, kan sudah cukup gurunya. Dikbud memikirkan nasib pendidikan dan kebudayaan. Bagaimana anak-anak kita ini mendapatkan pendidikan yang bermutu. Sehingga kemudian ketika dia tamat, terutama SMK dia tidak menganggur. Bagaimana dengan tenaga kerja, itu urusan dinas tenaga kerja,” tegasnya, Rabu, 6 Desember 2017.

Suruji menjelaskan, kondisi honorer di SMA/SMK saat ini tidaklah ideal. Sebab, ada guru yang hanya mengajar 4 jam, 6 jam, 10 jam hingga 12 jam per minggu. Padahal dalam aturan perundang-undangan, semestinya guru mengajar minimal 24 jam dalam seminggu.

“Sehingga kalau kita mau bicara yang 4 jam, 6 jam, 10 jam itu punya pekerjaan, kalau dari sisi aturan jam mengajar guru, dia ndak punya pekerjaan. Yang diakui profesional itu yang 24 jam minimal, boleh lebih,” terangnya.

Oleh karena itu, seleksi guru honorer ini merupakan langkah tepat untuk menjaring guru profesional. Dengan jam mengajar lebih dari 24 jam per minggu, sehingga ia berhak mendapatkan tunjangan profesi guru dan ikut sertifikasi.

“Kalau dia hanya ngajar 4 jam, biar dia 40 tahun mengajar, ndak akan pernah diakui oleh negara sebagai pendidik profesional,” katanya.

Setelah seleksi tersebut dilakukan, Suruji mengingatkan sekolah tidak berhak lagi melalukan rekrutmen guru atau pegawai honorer. Jika membutuhkan tambahan guru, Dikbud yang akan memenuhi kekurangan guru tersebut.

“Kalau misalnya ada yang kurang, nanti kita yang angkat, bukan sekolah. Kita jamin ketersediaan guru. Pokoknya semester depan kita sudah harus mulai dengan format baru. Honorernya sesuai dengan kebutuhan dan honorernya semuanya profesional,” tandasnya.

Seorang pegawai honorer di salah satu SMA di Lombok Barat, Rina yang dikonfirmasi suarantb.com mengaku menyayangkan konsekuensi pemberhentian kerja tersebut.

“Kasihan sih kalau harus berhenti, apalagi yang sudah ngajar lama. Tapi itu sudah konsekuensinya. Sekarang persiapkan diri aja buat ikut seleksinya,” komentar Rina.Dari sekitar 7 ribu lebih honorer SMA/SMK dan SLB negeri yang berada dalam kewenangan Pemprov NTB, akan diseleksi menjadi 5.200 orang. Selanjutnya, yang lolos seleksi per Januari 2018 dipastikan sudah dapat SK mengajar yang ditandangani Gubernur NTB. 
 
Berita ini bersumber dari Suara NTB.
Share:

Senin, 04 Desember 2017

Mendikbud Ungkap Syarat Guru Honorer Bisa Diangkat Jadi PNS

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia (RI) kini sedang menelaah data-data guru honorer mana saja yang dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Menurut dia, faktor lamanya seseorang menjadi guru honorer menjadi salah satu pertimbangan.

"Ukuran lama memang bisa menjadi salah satu pertimbangan. Tapi bukan satu-satunya," ungkap Mendikbud Muhadjir Effendy kepada Republika.co.id di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (4/12).

Muhadjir menjelaskan, selain masa kerja, ada tiga persyaratan utama yang perlu dipenuhi seorang guru honorer untuk diangkat menjadi PNS. Persyaratan itu antara lain kualifikasi akademik sang guru, kompetensinya, dan sertifikasinya.

"Jadi, guru yang sudah memenuhi tiga hal ini yang nanti kita prioritaskan," kata Muhadjir menjelaskan.

Saat ini, kata dia, pihaknya asedang menelaah secara bersama-sama data-data terkait hal itu. Ia berpendapat, pengangkatan seorang guru honorer menjadi seorang PNS tak melulu urusan Kemendikbud, tetapi juga Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (Kemenpan dan RB) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Ini sedang kita telaah bersama data-datanya. Kan datanya harus betul-betul valid dan sahih sebelum kita melakukan langkah-langkah kebijakan. Tahun depan mudah-mudahan bisa kita eksekusi," kata dia.

Berita ini bersumber dari Republika.
Share:

FHK2I Minta Honorer K2 Diangkat jadi CPNS Dua Tahap

Sahabat pembaca info honorer terbaru, sudah tahukah anda bahwa perjuangan para honorer kategori dua (K2) agar bisa segera diangkat menjadi CPNS tidak pernah surut.

Forum Honorer Kategori 2 Seluruh Indonesia (FHK2I) Kabupaten Tasikmalaya meminta pemerintah daerah ikut mendorong pemerintah pusat mendahulukan 1.000 guru honorer K2 di Tasikmalaya diangkat menjadi CPNS.

”Data guru honorer sebanyak 4.000 orang yang diajukan BKD (ke pusat, Red), minta honorer K2 dulu yang diprioritaskan,” ujar Ketua FHK2I Kabupaten Tasikmalaya Nasihin SPdi saat diwawancara Radar Tasikmalaya (Jawa Pos Group) di Lesehan Cipasung, Singaparna, Senin (4/12).

FHK2I, kata Nasihin, meminta pengangkatan guru honorer K2 menjadi CPNS sebanyak dua tahap. Tahun pertama, 2018 dan kedua, 2019.

”Kalau bisa satu tahap, walaupun sebenarnya ranah pengangkatannya ada di pusat,” terang dia.

Menurut Nasihin, di Tasikmalaya, memang dalam satu tahun itu maksimal pengangkatan 700 PNS. Belum pernah lebih. Makanya minta guru honorer K2 diangkat selama dua tahap.

Adapun, untuk mengantisipasi adanya kecemburuan di antara guru honorer K2, kata Nasihin, pemerintah harus menyediakan anggaran dari APBD bagi honorer yang belum diangkat menjadi CPNS.

”Jadi sambil menunggu diangkat menjadi PNS, mendapatkan uang kesejahteraan dari pemerintah daerah berupa insentif. Untuk meredam terjadinya kesenjangan diantara guru honorer K2,” ungkap dia.

Sarannya, pemerintah daerah harus menentukan kriteria guru honorer K2 yang didahulukan diangkat jadi PNS. “Dari masa kerja dan usianya,” paparnya.

Kata Nasihin, kalau sudah ada keputusan dari pusat untuk mengangkat K2 secara bertahap, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai payung hukum untuk pengangkatan K2 direvisi dan diundangkan 2018.

”Karena mau diangkat bagaimana honorer K2 ini, kalau payung hukumnya belum disahkan. Jadi tidak bisa diangkat,” ujarnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Dinas Pendidikan Kota Bekasi memprediksi ada potensi pembengkakan biaya pemerintah bila sekitar 3.000 guru honorer di wilayah setempat diangkat sebagai tenaga kerja kontrak (TKK).

Sahabat pembaca info honorer terbaru, sudah tahukah anda bahwa Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Jawa Barat, memprediksi ada potensi pembengkakan biaya pemerintah bila sekitar 3.000 guru honorer di wilayah setempat diangkat sebagai tenaga kerja kontrak (TKK).

“Pada 2017, belanja gaji 1.427 TKK menelan biaya total Rp26 miliar lebih. Bila ditambah lagi 3.000 TKK tahun depan, jumlah total belanja gaji TKK bisa mengalami pembengkakan, sekitar Rp191 miliar,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Ali Fauzi di Bekasi, Senin (4/12).

Menurut dia, gaji TKK setiap bulan 2 juta-3,7 juta rupiah per orang yang dihitung berdasarkan Upah Minimum Kota (UMK) Bekasi 2018. “Nilai gaji yang diterima TKK cukup dinamis dari Rp2 juta untuk masa pengabdian mulai dua tahun. Paling ‘top’ 3,7 juta rupiah per bulan,” katanya.

Untuk guru TKK dengan masa pengabdian 6-8 tahun mendapat gaji sekitar 3 juta rupiah, sedangkan guru TKK dengan masa pengabdian di atas 8 tahun akan mendapat gaji sebesar 3,6 juta rupiah.

Dia mengatakan, pengangkatan guru honorer itu juga bersifat mendesak karena Kota Bekasi kekurangan guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). “Kami sudah mengusulkan penambahan guru ke pemerintah pusat, namun masih moratorium,” katanya.

Berita ini bersumber dari Koran Jakarta.
Share:

Pesan Sponsor

Pesan Sponsor

loading...

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.