Info Honorer, Info PPPK, Info GTT PTT.

Senin, 23 Juli 2018

Hasil Rapat Kerja Gabungan Belum Putus Secara Final, DPR belum bisa mempublikasikan

Sahabat pembaca Info Honorer 2018, sudah tahukah anda bahwa DPR RI kembali menggelar rapat kerja gabungan bersama lintas kementerian guna membahas nasib tenaga honorer K-2. Raker gabungan yang terdiri dari Komisi I, Komisi II, Komisi IV, Komisi VIII, Komisi IX, Komisi X, dan Komisi XI bersama dengan pemerintah tersebut merupakan kelanjutan dari Raker Gabungan sebelumnya yang digelar pada tanggal 4 Juni 2018. Raker Gabungan digelar untuk menyatukan pemahaman terkait keberadaan tenaga honorer.

Rapat Kerja Gabungan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto itu bersifat tertutup untuk umum. Seperti dikabarkan, ada sekitar 438.000 tenaga honorer tidak lolos seleksi menjadi pegawai negeri sipil pada tahun 2013. Dari komposisi tersebut paling banyak adalah tenaga administrasi dan buruh.

Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto selaku inisitor Rapat Kerja Gabungan itu mengatakan bahwa pemerintah harus berterima kasih kepada semua tenaga honorer diberbagai bidang, yang sudah mengabdikan dirinya dengan luar biasa.

“Pengabdian mereka tidak usah kita ragukan. Hanya saja karena ini merupakan rapat tertutup, maka kita belum bisa mem-publish apa menjadi hasil dalam Rapat Kerja Gabungan ini. Hal itu menandakan bahwa masih belum putus secara final. Nanti kalau sudah final, pasti akan kita publish,” ujar Djoko di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/7/2018).

Djoko menyatakan bahwa dirinya akan terus mem-follow up data yang ada. “Saya konsen sekali dengan masalah ini. Kita juga harus saling menghormati (hasil keputusan), sebab inilah demokrasi yang baik,” ucapnya.

Seperti diketahui, persoalan tenaga honorer K-2 sesungguhnya telah memiliki payung hukum yaitu dua Peraturan Pemerintah (PP) yaitu PP Nomor 48 Tahun 2005 dan PP Nomor 56 Tahun 2012.

Sementara itu dari pihak pemerintah yang hadir mengikuti jalannya Rapat Kerja Gabungan adalah kementerian yang diundang yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri  Agama, perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perwakilan Kementerian Keuangan, perwakilan Kementerian Luar Negeri, perwakilan Kementerian PPN/Kepala Bappenas, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perwakilan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Berita ini bersumber dari DPR.
Share:

Minggu, 22 Juli 2018

Bupati Ende Minta Honorer Yang Memenuhi Syarat Diangkat Jadi PNS

Sahabat pembaca Info Honorer 2018, sudah tahukah anda bahwa Bupati Ende, Ir. Marsel Petu meminta kepada pemerintah pusat agar dapat mengangkat semua tenaga honorer di Lingkup Pemkab Ende yang telah memenuhi syarat seperti mereka yang telah mengikuti test di tahun 2013 lalu namun tidak lulus maupun nama-nama mereka yang telah dikantongi oleh Menpan maupun BKN.

Hal tersebut dikatakan Bupati Ende, Ir Marsel Petu menjawab Pos Kupang.Com di Ende ketika dikonfirmasi mengenai keberadaan tenaga honorer di Lingkup Pemkab Ende, Senin (23/7/2018).

Bupati Marsel mengatakan alas an pihaknya mendorong tenaga honorer dapat diangkat menjadi PNS dengan pertimbangan bahwa tenaga honorer yang ada adalah mereka yang telah lama mengabdi baik sebagai tenaga guru ataupun medis serta tenaga administrasi.

Menurut Bupati Marsel yang dibutuhkan oleh tenaga honorer saat ini hanyalah status mereka karena terkait dengan kehidupan yang lebih layak baik itu gaji maupun tunjangan lainya sebagaimana yang didapatkan ASN.

Sedangkan kalau soal kemampuan keberadaan mereka tidak perlu dikuatirkan lagi karena mereka sudah berpengelaman tidak hanya satu atau dua tahun namun sudah mencapai 10 hingga 15 tahun bahkan ada yang sudah 20 tahun.

“Lihat saja di pedalaman atau desa-desa yang ada diluar kota banyak tenaga honorer menjadi ujung tombak untuk mengajar para siswa mereka sudah puluhan tahun mengabdi namun upah yang mereka terima sangatlah kecil tidak sebanding dengan pengabdian mereka,” kata Bupati Marsel.

Berita ini bersumber dari Pos Kupang.




Share:

Selasa, 10 Juli 2018

MenPAN-RB Asman Abnur memastikan hanya honorer K2 yang akan dituntaskan, yang nantinya diatur di dalam revisi UU ASN

Sahabat pembaca Info Honorer 2018, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur memastikan hanya honorer K2 (kategori dua) yang akan dituntaskan, yang nantinya diatur di dalam revisi UU ASN (Aparatur Sipil Negara).

Ini sesuai aturan dalam PP 43 Tahun 2007 sebagai perubahan atas PP 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, di mana ada larangan kepala daerah untuk mengangkat honorer lagi.

"Saya tegaskan lagi yang akan kami selesaikan hanya honorer K2 yaitu honorer yang sudah pernah dites pada 2013 tapi tidak lulus. Jumlahnya adalah 438.590 orang. Di luar itu kami tidak akan menyelesaikan karena memang ada aturan melarang merekrut honorer lagi," tutur Menteri Asman dalam rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membahas revisi UU ASN di Senayan, Jakarta, Selasa (10/7).

Dia menyebutkan, pihaknya sudah melakukan updating data honorer K2. Dari 438.590 honorer K2, yang profesi guru 157.210 orang, dosen 86, tenaga kesehatan 6.091, penyuluh 5 ribuan, dan tenaga administrasi 269 ribuan.

"Updating data honorer K2 kami lakukan dengan senyap. Tidak kami publish karena mencegah masuknya nama-nama baru honorer K2," ujarnya.

Dia menegaskan, honorer yang diangkat di atas 2005 bukan jadi tanggung jawab KemenPAN-RB. Sebab pemerintah sudah mengeluarkan aturan jelas bahwa tidak boleh lagi mengangkat honorer di atas 2005.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Senin, 09 Juli 2018

Penyelesaian Honorer K2, Ini Saran Mantan Menpan-RB

Sahabat pembaca Info Honorer 2018, sudah tahukah anda bahwa Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar mengungkapkan, masalah honorer tidak akan tuntas. Kecuali pemerintah dan DPR RI sepakat yang diselesaikan hanya sampai pada honorer K2 (kategori dua).

Di era Azwar, DPR pernah membuat rapat kerja gabungan. Dalam raker gabungan itu honorer dipetakan hingga delapan kategori. Honorer yang diangkat di bawah 2005 hanya K1 dan K2. Di luar itu adalah honorer yang diangkat di atas 2005.

"Tinggal pilih nih mau selesaikan yang mana. Hanya sampai K2 atau delapan kategori itu diselesaikan semua oleh pemerintah yang berbeda-beda," ucapnya.

Azwar yang juga pengamat reformasi birokrasi ini menyarankan pemerintah mengangkat CPNS dari honorer K2 sesuai kebutuhan. Kemudian diseleksi sampai mereka lulus. Kalau tidak lulus, diberikan pelatihan lagi hingga mereka lulus.

"Kalau enggak lulus-lulus juga, jangan dipaksakan jadi CPNS. Angkat mereka menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Namun, selama masa tunggu berikan mereka gaji yang pantas sekitar Rp 3 juta," sarannya.

Dia melihat, keinginan honorer menjadi CPNS karena minimnya kesejahteraan yang diterimanya. Bila kesejahteraannya memadai, honorer K2 ini tidak akan menuntut lebih karena sejatinya mereka paham kalau tidak lulus saat seleksi 2013.

"Kan sudah dikasih kesempatan ikut seleksi. Namun, banyak yang tidak lulus. Harusnya menerima itu, bukannya malah semua menuntut diangkat CPNS. Kalau pun ada yang bodong jumlahnya kan enggak banyak," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Senin, 25 Juni 2018

Gubernur Sumsel Naikkan Tunjangan Guru Honorer

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin membagikan kepeduliannya kepada guru honorer di daerah ini. Pada halal bil halal, silaturahmi dan sosialisasi Asian Games 2018 kepada ribuan guru honerer yang hadir memenuhi Palembang Sport & Convention Centre (PSCC), Ahad (24/06) menyampaikan kabar gembira menaikan tunjangan daerah guru honorer.

“Tunjangan daerah yang sekarang diterima yaitu Rp 1 juta  per guru, terlalu kecil dan tidak seimbang dengan jasa guru. Tahun depan sudah diputuskan menambah tunjangan daerah bagi guru honorer menjadi Rp 1,5 juta per bulan,” kata Gubernur Sumsel Alex Noerdin.

Menurut Alex Noerdin yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Widodo pada halal bil halal tersebut, tunjangan daerah hanya Rp 1 juta untuk seorang guru terlalu kecil yang tidak seimbang dengan jasa guru. “Akhirnya diputuskan akan menambah tunjangan daerah bagi guru honorer Rp 500 ribu bulan,” ujarnya.

Gubernur Sumsel menjelaskan, menaikan tunjangan guru honorer perlu dilakukan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga pendidik tersebut. “Guru merupakan pahlawan tanpa tanda jasa sehingga bila tidak ada tenaga pendidik atau guru saya tidak akan bisa berdiri di sini dan menjadi gubernur,” ujar gubernur yang menjadi pelopor sekolah gratis sejak jenjang pendidikan SD, SMP sampai SMA.

Alex Noerdin menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mencanangkan program prioritas yaitu pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja. “Tiga program prioritas ini yang akan menunjang pembangunan Provinsi Sumatera Selatan,” kata mantan Bupati Kabupaten Banyuasin (Muba).

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Widodo pada halal bil halal tersebut diundang sebanyak 13 ribu lebih Guru SMA/SMK se-Sumsel namun yang bisa hadir hanya ada sekitar 10.500 guru honor dan siap menerima SK guru honorer. 

Berita ini bersumber dari Republika.
Share:

Facebook Page

Pesan Sponsor

Statistik Blog