Info Honorer, Info PPPK, Info GTT PTT.

Rabu, 23 Mei 2018

PB PGRI Desak 100 Ribu Guru Honorer Segera Diangkat CPNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) terus mendesak pemerintah memprioritaskan guru honorer dalam rekrutmen CPNS 2018. Selain sudah lama mengabdi juga demi memenuhi unsur keadilan.

"Kami sudah minta 250 ribu tapi yang dikabulkan 100 ribu. Itu pun masih menunggu keputusan MenPAN-RB," ujar Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi di sela-sela rapat koordinasi pengurus PGRI se-Indonesia di Jakarta, Rabu (23/5).

Unifah menyesalkan persyaratan yang dibuat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk pengangkatan guru honorer. Di antaranya harus memiliki sertifikasi pendidik. Sementara banyak guru honorer di sekolah negeri tidak bisa mendapatkan sertifikasi seperti di yayasan.

"Sebenarnya KemenPAN-RB punya data honorer K2 (kategori dua) loh. Mereka bisa buat rangking mana yang harusnya diangkat duluan dilihat dari lamanya pengabdian. Selain itu mereka sudah pernah dites juga," tuturnya.

Menanggapi ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkapkan, pihaknya sudah mengusulkan 100 ribu guru honorer diangkat. Namun ternyata ada aturan-aturan yang harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar. Salah satunya soal harus tes lagi dan ada batas usia.

"Kami sudah mendorong agar ada revisi peraturan pemerintah yang mengganjal proses rekrutmen guru honorer ini termasuk sertifikasi guru honorer di sekolah negeri," tambah Muhadjir.

Dia berharap, MenPAN-RB akan menyetujui usulan 100 ribu guru itu. Sebab, tahun ini prioritas Kemendikbud adalah menuntaskan penyelesaian guru honorer. 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Senin, 21 Mei 2018

Pemerintah Kota Tarakan, Kalimantan Utara, akan berupaya segera membayarkan insentif guru honorer yang belum dibayarkan sejak awal 2018 lalu.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Kota Tarakan, Kalimantan Utara, akan berupaya segera membayarkan insentif guru honorer yang belum dibayarkan sejak awal 2018 lalu.

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Tarakan Khaeruddin Arief Hidayat mengatakan, pihaknya terus didesak guru honorer, terutama yang bekerja di sekolah swasta.

“Mudah-mudahan yang berkaitan dengan honor yang menjadi harapan, insentif dari pemerintah, baik juga termasuk provinsi, sebelum hari raya semua bisa menerima,” ujar Arief, Minggu (20/5).

Faktor ketersediaan anggaran menjadi penyebab Pemkot Tarakan belum bisa mencairkan insentif guru kontrak.

Menurut Arief , pihaknya terpaksa melakukan pembayaran secara bertahap yang disesuaikan kemampuan anggaran.

Namun, setelah mendengar keluhan guru kontrak, pihaknya mengaku segera mencairkan insentif pada pertengahan Ramadan nanti.

“Ya tiga sampai empat bulan mudah-mudahan bisa,” imbuh politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Selama ini, sejumlah guru honorer di Tarakan mengeluhkan insentif yang belum cair.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Senin, 14 Mei 2018

KEMENPANRB tidak pernah menerbitkan Laporan Penetapan e-formasi tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak pengangkatan CPNS tahun 2016 – 2019.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tidak pernah menerbitkan Laporan Penetapan e-formasi tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak pengangkatan CPNS tahun 2016 – 2019.

Penegasan itu dikatakan Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja  menanggapi informasi yang beredar di media sosial belakangan ini. “Kementerian PANRB tidak pernah mengeluarkan surat itu,” ujarnya di Jakarta, Senin (14/05). 

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman menambahkan, informasi yang tidak jelas sumbernya tersebut merupakan berita bohong alias hoax. Untuk itu, Herman mengimbau seluruh masyarakat untuk selalu waspada dan mengecek kebenaran setiap informasi ke sumber resmi.

Berita yang beredar di media sosial itu seolah-olah dikeluarkan Kementerian PANRB pada tanggal 1 November 2017. Isinya, berupa kuota formasi dari sejumlah instansi pemerintah pusat  serta pemda yang ditetapkan dalam e-formasi. Informasi tersebut menyebutkan Kanreg, kode cepat, nama instansi, formasi, usul masuk dan ditetapkan.

Tidak jelas apa maksud pembuat surat tersebut menyebarkan berita bohong itu melalui media sosial, karena Kementerian PANRB tidak pernah menerbitkan kebijakan e-formasi untuk non CPNS. E-formasi sendiri merupakan usulan dari instansi pemerintah untuk formasi CPNS, hanya pihak berwenang yang bisa mengakses e-formasi.

Untuk itu, sekali lagi Herman menekankan agar masyarakat mengabaikan berita bohong tersebut, karena bukan mustahil ada upaya penipuan dari pihak-pihak yang berusaha mengambil keuntungan dengan penipuan. “Itu semua berita bohong, dan abaikan saja. Kami akan selalu menginformasikan kebijakan CPNS melalui portal resmi, yakni : www.menpan.go.id,” ujarnya.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Sabtu, 12 Mei 2018

Ribuan honorer K2 DKI Jakarta minta Gubernur Anies Baswedan mengeluarkan SK terkait legalitas bahwa mereka masih bekerja.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa ribuan honorer K2 (kategori dua) DKI Jakarta minta Gubernur Anies Baswedan mengeluarkan SK (surat keputusan) terkait legalitas bahwa mereka masih bekerja. Jangan sampai honorer K2 dikeluarkan mengingat pengabdian mereka sudah cukup lama.

"Selain SK Gubernur kami juga minta kebijakan terkait komponen anggaran khusus buat honorer K2. Jangan sampai kami ini dapat penggajian yang tidak sesuai dengan pekerjaan kami," ungkap Penanggung Jawab Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) DKI Jakarta Nurbaiti kepada JPNN, Sabtu (12/5).

Dia mencontohkan honorer K2 di kelurahan. Mereka bertugas sebagai penata komputer atau bagian administrasi tapi saat penggajian disamakan dengan PPSU (Petugas Prasarana dan Sarana Umum). Kebijakan ini dinilai sangat merugikan honorer K2.

"Ini kan enggak masuk logika. Masa yang kerja adminitrasi disetarakan dengan PPSU," ucapnya.

Nurbaiti menjelaskan, secara administrasi mereka mau tidak mau nantinya harus mengikuti tes sama seperti PPSU.

Jika SK Gubernur bisa dikeluarkan tahun ini, Nurbaiti yakin honorer K2 DKI tidak cemas dan khawatir lagi untuk perpanjangan kontrak di 2019. Kalau tidak keluar, honorer K2 harus bersaing dengan pegawai yang baru-baru.

"Semoga di kepemimpinan Pak Anies dan Pak Sandi bisa membawa perubahan dan kejelasan terkait nasib honorer K2 DKI. Segeralah ak Gub keluarkan SK khusus K2 agar kami memiliki legalitas dan aman saat bekerja serta tidak diusik lagi," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN
Share:

Selasa, 08 Mei 2018

Pemerintah saat ini masih mencari formula yang tepat untuk bisa mengakomodir keberadaan guru honor

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengaku, hampir semua daerah di Indonesia mengalami kekurangan guru. Khususnya guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk itu, pada tahun ini Kemendikbud telah menyiapkan formasi khusus untuk penerimaan guru PNS.

Hanya saja, aku Mendikbud Muhadjir Effendy, saat konfirmasi Suara NTB usai membuka Gala Siswa Indonesia (GSI) di Lapangan Bakti Desa Puyung Kecamatan Jonggat Lombok Tengah (Loteng) Senin, 7 Mei 2018, Mendikbud belum bisa mengungkap berapa jumlah formasi guru PNS yang disiapkan.

Soal berapa yang akan dibuka, ujarnya, masih dilakukan pengkajian dan dianalisis kebutuhannya serta disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara. Sementara dalam hal ini, pemerintah pusat tidak mampu mengangkat tenaga guru dalam jumlah banyak tanpa mempertimbangkan kemampuan anggaran negara.

Diakuinya, pemenuhan guru PNS menjadi fokus pihaknya. Mengingat, persoalan kekurangan guru PNS yang hampir terjadi di semua daerah. Tetapi pemenuhannya tentu akan dilakukan secara bertahap, mengingat, masih banyak persoalan lain yang juga mesti diselesaikan.

Menyinggung soal nasib guru honor, Efendy mengaku itu juga bagian dari perhatian pemerintah. Di mana pemerintah saat ini masih mencari formula yang tepat untuk bisa mengakomodir keberadaan guru honor tersebut. “Guru honor juga tetap kita perhatikan. Tapi bagaimana polanya, masih sedang dicarikan formulasi yang tepat,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Loteng, H.Sumum, S.H.M.Pd., mengaku, secara umum untuk Loteng saat ini masih kekurangan sekitar 2.500 lebih guru. Terbanyak guru Sekolah Dasar (SD) ditambah guru SMP. Banyaknya kekurangan guru ini, ujarnya, salah satu penyebabnya karena kebijakan moratorium penerimaan PNS. Sementara setiap tahun ratusan guru di Loteng memasuki masa pensiun.

Untuk itu, satu-satunya harapan untuk bisa mengurangi kekurangan guru PNS adalah dengan mencabut moratorium penerimaan CPNS, khususnya lagi untuk guru PNS. “Harapan kita moratorium penerimaan PNS bisa segera dicabut,” harapnya.

Berita ini bersumber dari Suara NTB.
Share:

Facebook Page

Pesan Sponsor

Statistik Blog