Info Honorer, Info PPPK, Info GTT PTT.

Minggu, 12 November 2017

Tak Kunjung Digelar, Seleksi Honorer Terkendala Anggaran

Sahabat pembaca info honorer terbaru, sudah tahukah anda bahwa seleksi guru dan pegawai honorer yang akan digelar Pemerintah Provinsi NTB tak kunjung menemukan titik terang. Alasannya, anggaran untuk membayar gaji para honorer belum ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2018.

“Belum masuk di KUA PPAS, padahal Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sudah ditandatangani Pak Gubenur Rp 60 miliar dari Rp 120 yang kita ajukan. Tapi apa yang disetujui TAPD dibawa ke Banggar untuk dibahas untuk mencapai kesepahaman antara eksekutif dan legislatif,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud)  NTB, H. Suruji, Sabtu, 11 November 2017.

Belum  tuntasnya pembahasan anggaran tersebut diakui Suruji menjadi kendala tak kunjung digelarnya seleksi honorer. Padahal, sebelumnya ia menjanjikan seleksi akan digelar awal November 2017. “Sampai hari ini belum ada KUA PPAS, belum ada kesepakatan antara TAPD dengan Banggar,” katanya.

Baca juga:  Belum Jelas, Nasib Ratusan Honorer K2 di Kota Mataram
Usulan anggaran sebesar Rp 60 miliar yang disetujui TAPD tersebut dikatakan Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikpora) NTB ini bisa mengalami pengurangan atau penambahan besaran anggaran. Tetapi, jika jumlah tersebut dikurangi, ia mengatakan tak akan menerima.

“Jumlahnya bisa berubah, naik bisa, tapi kalau turun mending ndak jadi. Kita butuh untuk 5.200 honorer, kalau dikasih anggaran tidak cukup, tidak memungkinkan kita menggaji. Kalau hanya cukup untuk menggaji enam bulan, habis itu berhenti, buat apa?” sahutnya.

Suruji mengatakan jika anggaran sebesar Rp 60 miliar  dikurangi lagi, pihaknya mengusulkan dinolkan saja. Sehingga tidak perlu ada seleksi.

“Mending jalan seperti biasa, yang amburadul. Ndak usah kita mikir mau menata guru, sekolah. Kalau kita ndak berani keluar uang,” lanjutnya.

Meski demikian, Suruji mengaku tak bisa berbuat banyak. Keputusan tetap berada di tangan Banggar dari pihak legislatif untuk menyetujui besaran anggaran tersebut. Saat dipanggil Banggar untuk membahas usulan itu, Suruji menemukan ada sejumlah anggota yang setuju dengan usulan itu, ada yang ingin mencoret dan ada yang ingin menambah jumlah anggaran tersebut.

“Tapi apa keputusannya kan ndak tahu kita, yang pasti kita siap saja laksanakan apa yang diberikan,” pungkasnya.

Berita ini bersumber dari Suara NTB.
Share:

0 komentar:

Posting Komentar

Facebook Page

Pesan Sponsor

Statistik Blog