Info Honorer, Info PPPK, Info GTT PTT.

Selasa, 30 Januari 2018

Bupati Purbalingga Temui Menpan RB, Curhat Soal Tenaga Honorer

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Bupati Purbalingga Tasdi, berkonsultasi perihal pengisian kekurangan tenaga pendidikan dan kesehatan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur di Jakarta, Selasa (30/1).

Bupati juga menyampaikan perihal kelanjutan nasib tenaga honorer K-2 yang belum diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Kedatangan Bupati Tasdi ke Jakarta diterima langsung oleh Menpan Asman Abnur.

Menurut Tasdi, Pemerintah Kabupaten Purbalingga berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar berupa pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat.

"Namun, ada kendala yang dihadapi yakni dalam hal ketersediaan tenaga guru, dan tenaga kesehatan. Oleh karenanya, kami menghadap Menpan RB untuk berkonsultasi guna pengisian tenaga PNS guru dan kesehatan,” kata Bupati Tasdi, dalam rilisnya, Selasa (30/1).

Selain konsultasi tentang formasi CPNS tenaga pendidikan dan kesehatan, Tasdi meminta Menpan RB untuk memperhatikan nasib tenaga honorer K-2 yang sampai saat ini belum bisa diangkat sebagai CPNS.

Di Purbalingga, kata dia, masih ada sekitar 286 tenaga honorer klasifikasi K-2 yang belum diangkat sebagai CPNS.

Menpan RB Asman Abnur mengapresiasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang memfokuskan pelayanan dasar kepada masyarakat meliputi pendidikan, kesehatan dan ekonomi rakyat.

Menurut Asman Abnur, kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelayanan kepada masyarakat indikatornya bisa dilihat dari keberhasilan di bidang pendidikan dan kesehatan.

“Langkah Pemkab untuk memfokuskan program pada bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat sangat bagus. Disisi lain, kami juga memahami kesulitan Pemkab khususnya dalam hal kekurangan tenaga pendidik guru dan tenaga dibidang kesehatan. Pemerintah pusat menerima masukan serupa dari sejumlah kabupaten lain di Indonesia. Ini akan menjadi perhatian kami,” kata Asman Abnur.

Menpan mengaku telah menerima banyak masukan soal pengangkatan tenaga honorer K-2 yang belum bisa diangkat sebagai CPNS.

Pemerintah pusat, kata dia, saat ini tengah melakukan verifikasi data honorer yang ada. Data ini sangat penting untuk menentukan jumlah tenaga honorer K-2 yang berhak diangkat sebagai CPNS.

Untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidikan dan kesehatan, serta tenaga teknis lainnya, Menpan Asman Abnur meminta Pemkab Purbalingga untuk membedah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip).

Dari dokumen Lakip itu bisa diketahui anatomi kepegawaian, apakah memang tenaganya kurang atau tenaga yang ada belum dioptimalkan.

“Anatomi Lakip sangat penting, hal ini juga untuk melihat kinerja Organisasi perangkat Daerah, dan kinerja pimpinan OPD. Jika hasil penilaian Lakip rendah, maka tidak menutup kemungkinan pimpinan OPD bisa di-demosi. Mereka bisa dilepas jabatannya dulu enam bulan untuk dievaluasi lagi, jika kinerjanya membaik bisa diangkat kembali,” kata Asman Abnur.

Asman Abnur menambahkan, akuntabilitas sebuah OPD yang berorientasi pada hasil atau kinerja hanya akan tercapai apabila birokrasi dapat menerapkan manajemen berbasis kinerja dengan baik, atau dikenal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Melalui SAKIP, akan terwujud efektifitas dan efisiensi pada penggunaan anggaran di lingkungan pemerintah.

“Kami juga mengajak para aparatur agar merubah mind set dari yang awalnya bermental menghabiskan anggaran menjadi mental memberi manfaat dari hasil kerja yang dilakukan. Dengan demikan dapat terwujud kesejahteraan rakyat dan pembangunan,” katanya.

Berita ini bersumber dari Tribun Jateng.
Share:

0 komentar:

Posting Komentar

Facebook Page

Pesan Sponsor

Statistik Blog