Info Honorer, Info PPPK, Info GTT PTT.

Selasa, 06 Februari 2018

Pemerintah tidak boleh melupakan kontribusi para guru honorer

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah tidak boleh melupakan kontribusi para guru honorer jika mereka terbentur masalah regulasi terkait pengangkatan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebab, kehadiran guru honorer di kelas memiliki peran yang tidak kalah signifikannya dengan guru PNS.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rasyidi menegaskan pihaknya tetap menaruh harapan teratas pemerintah akan mengangkat guru honorer menjadi guru PNS untuk memenuhi kebutuhan guru secara nasional terutama untuk di kawasan Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).

"Jangan sampai karena ada regulasi mereka ditinggalkan. Paling tidak bagi mereka yang usianya sudah tidak masuk kategori PNS diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)," kata Unifah kepada wartawan ditemui di sela-sela Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2018 di Depok, Selasa (6/2).

Ditemui terpisah, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hamid Muhammad mengatakan perhatian kepada guru merupakan salah satu dari prioritas utama pemerintah dalam membangun Indonesia dari daerah pinggiran.

Dia menjelaskan, fokus pertama Kemendikbud dalam membangun Indonesia dari daerah pinggiran adalah dengan memberikan fasilitas belajar termasuk di antaranya yakni pembangunan fisik, pemenuhan gizi anak sekolah, dan sanitasi sekolah.

Hamid menekankan, tiga hal tersebut merupakan masalah utama terjadi di semua sekolah baik yang lokasinya berada di kawasan perkotaan ataupun daerah 3T. "Setiap tahunnya pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,1 Triliun," kata Hamid.

Selain itu, lanjut Hamid, pemerintah memberikan perhatian terhadap masalah guru yang diketahui jumlahnya terbilang masih sangat kekurangan terutama di daerah 3T.

Bahkan Hamid mengakui di daerah-daerah reguler juga banyak yang mengaku kekurangan tenaga guru. "Makanya, ada program Guru Garis Depan (GGD) yang alokasinya kami siapkan sebanyak 12.000 orang," kata Hamid.

Dia juga menyinggung masalah keberadaan guru di daerah terpencil dan sangat terpencil yang menurut PB PGRI untuk lebih diperhatikan nasibnya. Hamid menjelaskan, Kemendikbud hanya menangani guru-guru yang bertugas di daerah sangat terpencil.

Kemendikbud, kata Hamid, setiap tahun mengalokasikan anggaran sebesar Rp 75 Miliar untuk memberikan tunjangan bagi guru yang berada di daerah sangat terpencil, sedangkan di daerah terpencil dilimpahkan kepada pemerintah daerah.

"Tetapi fiskal mereka juga terbatas. Makanya kami jelaskan bahwa untuk guru swasta ditransfer langsung tetapi untuk yang PNS kami transfer terlebih dahulu ke pemerintah daerah," jelasnya.

Pemerintah, kata Hamid, masih membicarakan rencana penambahan kuota GGD pada tahun 2018. Rencananya pemerintah akan membuka kuota sebanyak 9.000 orang bagi yang masyarakat berminat untuk mengabdi menjadi guru di daerah 3T.

Syaratnya, jelas Hamid, mereka harus memegang sertifikat Program Pendidikan Guru (PPG) yang diterbitkan Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) yang telah ditunjuk Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

"Harus diakui mencari guru bersertifikat di daerah terpencil dan sangat terpencil sangat susah sekarang ini," pungkas Hamid.

Berita ini bersumber dari Inilahkoran.
Share:

0 komentar:

Posting Komentar

Pesan Sponsor

Pesan Sponsor

loading...

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.