Info Honorer, Info PPPK, Info GTT PTT.

Selasa, 06 Maret 2018

Status Honorer K2, Tunggu PP P3K

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah daerah kini dihadapkan persoalan pelik terkait status kepegawaian tenaga honorer. Sejumlah daerah, misalnya, Pemkab Tegal telah berupaya mengakomodasi keinginan tenaga honorer kategori 2 (K2) yang menuntut mendapatkan status kepegawain. Namun, terbentur PP Nomor 48 Tahun 2005 yang melarang pengangkatan tenaga honorer dalam bentuk apa pun.

Sekda Tegal, Widodo Joko Mulyono, Selasa (6/3), mengatakan, honorer K2 sebenarnya bisa diakomodasi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Peluang ini dimungkinkan dalam undang undang yang baru, namun hingga kini pusat belum menerbitkan PP-nya. ‘’Pemkab berharap agar Pemerintah Pusat segera menerbitkan PP tentang PPPK,’’ kata Widodo Joko Mulyono.

Dikatakan, tuntutan honorer K2 telah dirapatkan dengan melibatkan kepala BKD, kepala Dikbud, kepala Inspektorat, kepala Bappeda, Kabag Hukum dan kepala BPKAD. Dalam rapat itu, Pemkab memahami keinginan 578 tenaga honorer itu.

Mereka menginginkan status kepegawaian dalam bentuk Surat Keputusan (SK) penetapan sebagaimana dilakukan daerah lain. ‘’Upaya yang dilakukan Pemkab adalah melakukan kosultasi ke Kemendagri, Kemendikbud yang hasilnya sama, yaitu larangan mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis,’’ ujarnya.

Larangan itu, lanjut dia, tidak hanya tertuang dalam PP Nomor 48 Tahun 2005, tapi juga ditegaskan dalam SE Menteri Dalam Negeri. Namun, karena larangan tersebut membuat Pemkab melakukan upaya lain, yakni dengan meningkatkan kesejahteraan honorer K2.

Dalam APBD Kabupaten Tegal tahun 2018, honorer K2 mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp 200 ribu perorang. ‘’Honorer K2 bisa memiliki kesempatan menjadi pegawai pemerintah dengan  perjanjian kerja atau P3K. Sayangnya, belum ada PP-nya,’’ ujar Joko.

Ditambahkan, jika telah diterbitkan PP tentang P3K, membuka peluang tenaga honorer untuk mengikuti seleksi. Sementara itu, terkait dengan sejumlah daerah yang telah menerbitkan SK penetapan honorer K2, Sekda akan berupaya untuk mempelajari SK tersebut.

Berita ini bersumber dari Suara Merdeka.
Share:

0 komentar:

Posting Komentar

Facebook Page

Pesan Sponsor

Statistik Blog