Info Honorer, Info PPPK, Info GTT PTT.

Selasa, 17 April 2018

Bupati Purbalingga Siap Bantu Honorer Swasta

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemkab Purbalingga merespons tuntutan Persatuan Guru Inpassing Nasional (PGIN) dan Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Kabupaten Purbalingga yang sebelumnya mengadu ke DPRD Purbalingga. Bupati bersama DPRD akan duduk bersama membahas persoalan ini sebelum membawa ke pemerintah pusat.

Bupati Purbalingga, Tasdi SH MM mengatakan, apa yang menjadi aspirasi para guru swasta, terutama pada pasal 131 huruf a UU Nomor 5 Tahun 2014, akan dibahas bersama Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga. Sehingga nantinya bisa menentukan langkah selanjutnya demi mengawal kepentingan PGSI Kabupaten Purbalingga sampai ke tingkat pusat.

“Nanti kita koordinasikan bersama DPRD akan memfasilitasi perwakilan dari PGIN/PGSI Purbalingga untuk bertemu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau komisi yang membidangi kepegawaian,” kata Tasdi, Senin (16/4).

Tasdi mengatakan, pihaknya akan ikut mengawal perjuangan PGIN/PGSI Purbalingga. Terutama terkait revisi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Karena, kata Tasdi, guru honorer di sekolah swasta juga berkontribusi mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Saya mengapresiasi aspirasi yang panjenengan sampaikan melalui cara yang santun, bermartabat dan semoga bernilai ibadah, dan sekaligus dalam kesempatan ini saya sampaikan terima kasih atas,” ujar Tasdi.

Sementara itu, Ketua PGIN Moh Tri Widodo, SPdi menyampaikan bahwa aspirasi mereka terkait rekomendasi revisi UU ASN pada pasal 131 terutama poin 1 dan 3 demi memperjuangkan nasib guru swasta untuk diangkat menjadi PNS.

“Karena pada Undang-undang yang berlaku saat ini, hanya guru honorer yang bekerja pada instansi pemerintah saja yang bisa diangkat PNS,maka kami perjuangkan pada poin 1 untuk menambahkan juga guru yang secara terus menerus bekerja di lembaga pendidikan formal yang diselenggarakan masyarakat, dan pada point 3 kami tekankan pada tanpa batasan usia,” kata Tri Widodo.

Sebelumnya, guru non-PNS yang bekerja di sekolah swasta, baik di bawah naungan Dinas Pendidikan (Dindik) maupun Kementrian Agaman (Kemenag), Kabupaten Purbalingga meminta dukungan DPRD Purbalingga untuk memperjuangkan nasibnya. Pasalnya, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak tidak bisa dilakukan diangkat menjadi PNS.

PGIN Kabupaten Purbalingga Moh Tri Widodo SPd mengatakan, mereka sedang memperjuangkan melalui pemerintah pusat dan DPR RI untuk melakukan revisi Undang-undang ASN. Mereka menuntut keadilan, agar tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak di sekolah swasta, bisa diangkat menjadi PNS.

“Maksud kami di sini, meminta kepada DPRD untuk ikut menandatangani rekomendasi revisi UU ASN yang sedang kami perjuangan. Rekomendasi dari DPRD Kabupaten Purbalingga akan kami serahkan untuk memperkuat tuntutan kami,” kata dia saat mendatangi kantor DPRD Purbalingga, Jumat pekan lalu.

Berita ini bersumber dari Satelit Post.
Share:

0 komentar:

Posting Komentar

Facebook Page

Pesan Sponsor

Statistik Blog